Categories: Perbankan

Jadi Raksasa BPD, Begini Strategi BJB

Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) terus berupaya untuk melakukan ekspansi pada jangkauan perbankannya. Untuk itu, saat ini bank bjb tengah mengkaji kolaborasi dengan BPD lain.

Dalam paparannya, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyebut, saat ini bank bjb terus menggenjot pendapatan utama baik dari segmen konsumer, korporasi, UMKM, komersial, dan lainnya. Juga terus melakukan penetrasi keuntungan dari fee based income layanan digital.

“Kami kedepan juga ada rencana yang saat ini sedang intense dibicarakan dengan BPD lain. Ini seiring ketentuan terbitnya POJK bahwa BPD harus memiliki modal inti harus minimal Rp3 triliun. Kalau tidak terpenuhi, akan turun kelas. Namun dari POJK ini ada esepsi, bahwa BPD bisa berkumpul atau membuat KUB (Kelompok Usaha Bank), ” ujarnya pada keterangannya, Kamis, 10 Maret 2022.

KUB ini nantinya akan membawa bank bjb menjadi holding BPD. Saat ini sudah ada 5 BPD yang intense berkomunikasi dengan bank bjb. “KUB ini akan menjadi fokus kami, terutama dalam pemanfaatan digitalisasi oleh BPD lainnya, ” kata Yuddy.

Menurutnya, bank bjb saat ini telah menyiapkan Capex (capital expenditure) hingga Rp500 miliar untuk memperkuat digitalisasi layanan keuangan. Perseroan berkomitmen untuk tidak pelit belanja Information Technology (IT). Apalagi, digitalisasi adalah keniscayaan yang sebagaimana kebutuhan zaman yang serba cepat dan mudah.

Tak hanya itu, bank bjb juga terus memperkuat layanan keuangan dari sisi pembiayaan. Misalnya bjb Indah (Infrastruktur Daerah), memfasilitasi pinjaman modal bagi pemerintah daerah. Sehingga mereka bisa mendapat pinjaman secara mudah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

“Banyak pemerintah daerah yang minati ini pembiayaan bjb Indah ini. Tidak cuman pemda di Jabar dan Banten, tapi pemda lainnya juga sangat berminat. Bahkan, untuk program ini Non Performing Loan (NPL)-nya 0, artinya sangat bagus kinerjanya, ” jelas Yuddy.

Bank bjb sendiri memiliki program bjb Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera). Program pembiayaan bagi ultra mikro yang tidak bankable namun ingin memajukan usahanya. bjb Mesra adalah fasilitas kredit tanpa bunga dan agunan. Namun hanya bisa diakses oleh komunitas di rumah ibadah.

Lebih jauh terkait KUB, Direktur Keuangan Nia Kania mengatakan, secara potensi BPD di Indonesia memiliki nilai aset yang cukup besar. Jika BPD ini menjadi satu kesatuan, akan menjadi entitas bisnis yang cukup besar. Secara aset, BPD di Indonesia mencapai lebih dari Rp800 triliun.

“Setelah KUB ini terbentuk, banyak kerja sama yang bisa dibangun. Di mana antar BPD bisa kerja sama SDM, jaringan kantor, treasure, kredit, dan lainnya. Ini potensinya luar biasa besar, ” kata dia.

Sementara itu, Direktur Information Technology, Treasury & International Banking bank bjb Rio Lanasier mengatakan, bank bjb saat ini sedang menggagas terbangun nya super apps. Rencananya dalam waktu dekat akan segera di-launching.

“Super apps ini nantinya menjawab kebutuhan konsumen yang kian besar. Super apps ini satu aplikasi untuk semua layanan keuangan. Aplikasi ini juga nantinya akan memudahkan digitalisasi pada KUB, ” imbuh dia. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra

Evan Yulian

Recent Posts

60 Siswa Sakit Diduga akibat MBG, BGN Minta Maaf dan Suspend SPPG Pondok Kelapa

Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More

5 hours ago

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

8 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

13 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

13 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

15 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

1 day ago