Jadi Ketum Asbanda Baru, Ini Fokus Agus H. Widodo dalam Perkuat Industri BPD

Jakarta - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) kini dipimpin ketua umum (ketum) baru. Adalah Agus H. Widodo, Direktur Utama Bank Jakarta terpilih jadi "nakoda" Asbanda periode 2025-2029.

Agus terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas dan Munaslub) Asbanda yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Lalu, apa yang yang menjadi fokus utama Agus dalam memimpin Asbanda?

Agus mengatakan, fokus utama sebagai ketua umum Asbanda saat ini adalah memperkuat peran strategis BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Agus H. Widodo, Dirut Bank Jakarta Terpilih Jadi Ketua Umum Asbanda 2025–2029

"Saya ingin menjadikan Asbanda sebagai wadah kolaborasi dan katalis transformasi, sehingga BPD dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan relevan dengan perkembangan zaman," ujar Agus kepada Infobanknews baru-baru ini.

Untuk mendorong hal tersebut, kata Agus, Asbanda akan aktif sebagai mitra aktif regulator dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan dan keberlanjutan industri BPD.

"Tentunya kita juga akan memperjuangkan berbagai inisiatif strategis seperti peningkatan permodalan, digitalisasi, penguatan tata kelola, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," tambah Agus.

Dia melanjutkan, saat ini industri BPD dihadapkan tantangan yang makin kompleks. Tantangan BPD tak hanya soal permodalan dan skala usaha, tapi juga ketimpangan digital di tengah perubahan perilaku nasabah yang makin digital-first.

"Persaingan digitalisasi ini makin ketat dengan bank nasional yang punya platform digital sendiri. Belum lagi regulasi dan tata kelola yang makin kompleks dan tingginya biaya dana yang menekan profitabilitas BPD," jelas Agus.

Tantangan tersebut tentu tak mudah untuk dilewati. Dalam hal ini, Agus telah menyiapkan langkah strategis untuk menggenjot kinerja industri BPD. Salah satunya mendorong akselerasi digitalisasi, baik dari sisi layanan nasabah, efisiensi operasional, hingga integrasi dalam ekosistem daerah.

Selanjutnya, penting halnya untuk memperkuat risiko dan tata kelola. Terlebih, baru-baru ini ada tiga bank daerah yang masuk dalam pusaran kasus kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Keterlibatan sejumlah direksi BPD, tentu menjadi perhatian khusus Asbanda.

Baca juga: OJK Dorong Lebih Banyak BPD Melantai di Bursa

Agus juga akan mengadvokasi regulasi yang lebih mendukung posisi BPD, termasuk mendorong penyusunan RUU BUMD yang dapat memperkuat kepastian hukum dan kewenangan pembinaan.

"Kami juga akan mengintensifkan forum-forum diskusi, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan di antara anggota Asbanda, sehingga praktik terbaik bisa direplikasi dan disesuaikan di tiap daerah," jelas Agus.

Agus yakin, dengan komitmen dan semangat kebersamaan seluruh BPD, ditambah peran aktif Asbanda sebagai organisasi penggerak, BPD akan mampu menjawab tantangan dan menjelma sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional.

Kinerja Industri BPD...

Meski dihadapkan sejumlah tantangan, kinerja industri BPD terus menunjukkan tren positif. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Achmad Syamsudin. Menurutnya, kinerja BPD seluruh Indonesia terus menunjukkan kinerja yang impersif. Hal ini terlihat dari peningkatan sejumlah indikator keuangan yang telah dicetak BPD di seluruh Indonesia.

“Per Desember 2024, total aset BPD di Indonesia mencapai Rp1.021,88 triliun secara tahunan, naik 3,70 persen dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp985,41 triliun,” ujar Achmad dalam acara The Asianpost Regional Champion Forum 2025 “Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru”, di Jakarta, baru-baru ini.

Dari sisi funding, lanjut Achmad, BPD seluruh Indonesia mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp752,68 triliun, naik 3,06 persen year on year (yoy) dari sebelumnya, yakni Rp730,33 triliun.

Sementara untuk realisasi kredit, penyaluran kredit BPD seluruh Indonesia pada Desember 2024 naik 6,49 yoy menjadi Rp658,60 triliun.

Dia melanjutkan, capaian kinerja tersebut tak lepas dari sinergi antara BPD dan pemerintah daerah. Tanpa itu, tantangan BPD makin berat dalam menggenjot kinerja yang bermuara pada peningkatan ekonomi daerah.

“BPD harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui peningkatan peranannya dalam membangun dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah,” jelasnya. (*)