Kembali ke isu rush money. Isu tersebut sesungguhnya adalah jembatan untuk mengacaukan suasana. Sebab, tidak ada alasan sekarang ini untuk tidak memercayai perbankan. Harus diakui, kualitas kredit perbankan agak memburuk dengan angka non performing loan (NPL) sudah di atas 3%, tapi itu masih cukup kuat.
(Baca juga: Daya Tahan Perbankan Tetap Bagus)
Permodalan perbankan masih di atas 20% dan bank-bank masih memberikan kontribusi keuntungan. Bahkan, banking indicator index masih hijau. Tak perlu dirisaukan. Rumor rush money bukan menyangkut isu perbankan, melainkan lebih banyak isu politik.
Kendati demikian, isu rush money ini cukup menggelisahkan. Apalagi berita dan gambar yang divisualkan terdapat antrean nasabah yang cukup masif. Jangan sampai rumor ini menjadi kenyataan. Jika terjadi keambrukan bank pastinya akan membuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menanggung beban.
Saat ini (September 2016) jumlah dana pihak ketiga (DPK) perbankan Rp4.590 triliun. Nah, dari jumlah itu, Rp2.052 triliun merupakan simpanan di bawah Rp2 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 196.985.217. Sementara, simpanan di atas Rp2 miliar sebesar Rp2.538 triliun yang tersebar di 224.077 rekening. Jika dikaitkan dengan kemampuan LPS untuk membayar klaim seandainya terjadi rush secara bersamaan, tentu tidaklah sanggup LPS membayarnya dan pasti melibatkan keuangan negara kembali. Semua pihak akan susah.
Karena itu, pihak-pihak yang menyebarkan isu rush money di tengah kondisi perbankan yang sehat bisa “diberkas” karena mengancam stabilitas sistem keuangan. Bank-bank yang diisukan dan dirumorkan mengalami rush money bisa segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib pun diharapkan segera bertindak. Bahkan, kami sangat setuju bila dikatakan bahwa menyebarkan isu rush money itu sebagai perbuatan subversi—karena bila terjadi, dampaknya lebih luas dan besar jika belajar dari krisis perbankan. (*)
Penulis adalah Pimpinan Redaksi Majalah Infobank
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More