Perbankan

Istilah Bank Digital Sering Disalahgunakan, OJK Bakal Terbitkan Aturan Baru

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan segera mengeluarkan aturan baru terkait dengan layanan perbankan digital menjadi layanan digital untuk bank umum. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan dalam istilah bank digital.

Demikian disampaikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK, Anung Herlianto, dalam Infobank Outlook 2024 bertema Business Analytics and Artificial Intelligence, Driving Change in Business Banking and Finance, di Jakarta, 18 Oktober 2023.

Baca juga: Digitalisasi Makin Masif, OJK Beberkan Perubahan Signifikan di Perbankan

“Terkait dengan layanan perbankan digital, merevisi layanan perbankan digital yang sebelumnya, nah sekarang namanya bukan layanan perbankan digital, layanan digital untuk bank umum, supaya tidak disalahgunakan juga istilah bank digital,” ucap Anung.

Lebih lanjut, Anung menjelaskan bahwa, OJK juga akan melakukan revisi kepada aturan dari layanan digital bank umum, hal ini dikarenakan produk-produk dari bank umum saat ini telah bertransformasi menjadi digital services.

“Nah pengaturan ke depan ini layanan digital bank umum ini sedang kita revise juga karena produk-produk bank itu sekarang adalah digital services ya di situ, oleh karena itu ini harus kita revise ulang ya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, OJK saat ini pun tengah menyiapkan panduan digital resilience yang terkait dengan kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk beradaptasi terhadap lingkungan digital atau digital environment dengan cepat.

Baca juga: Konsep Bank Digital dan Efisiensi Industri Perbankan

Hal itu, lanjut dia, juga termasuk cybersecurity, pergeseran ekspektasi konsumen, perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta memiliki fleksibilitas dan agilitas untuk merespon perubahan dan menemukan peluang baru untuk dapat mempertahankan bisnis.

Adapun, tata kelola artificial intelligence untuk bank umum juga sedang disiapkan oleh OJK, diantaranya adalah terkait dengan Fairness, Ethics, Accountability, and Transparency Principles yang merupakan prinsip umum dalam hal decision-making terkait Artificial Intelligence and Data Analytics (AIDA) di sektor keuangan. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

3 hours ago

Diam-diam Ada Direksi Bank Mandiri Serok 155 Ribu Saham BMRI di Awal 2026

Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More

9 hours ago

Astra Mau Buyback Saham Lagi, Siapkan Dana Rp2 Triliun

Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More

9 hours ago

OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja?

Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More

10 hours ago

Dorong Inklusi Investasi Saham, OCBC Sekuritas dan Makmur Sepakati Kerja Sama Strategis

Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More

12 hours ago

Meluruskan Penegakan Hukum Tipikor di Sektor Perbankan yang Sering “Bengkok”

Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More

14 hours ago