Seskab Teddy menyampaikan pernyataan resmi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026. (Foto: Setkab)
Poin Penting
Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar penggunaan dua pesawat kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan luar negeri. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar.
“Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan dua pesawat kenegaraan. Saya jawab enggak ada itu. Itu tidak benar,” tegas Teddy, dalam keterangannya, dikutip Rabu, 4 Februari 2026.
Baca juga: Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T
Teddy menjelaskan, selama satu tahun terakhir Presiden Prabowo menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia dengan pesawat Boeing 777 untuk perjalanan luar negeri jarak jauh.
“Sudah satu tahun ini Presiden Prabowo keluar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat satu. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita Garuda Indonesia Boeing 777,” ujarnya.
Penggunaan pesawat tersebut, lanjut Teddy, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap efisiensi sekaligus kebanggaan pada maskapai nasional.
Ia menambahkan, pesawat Garuda Indonesia yang digunakan tidak mengalami perubahan konfigurasi dan tetap menggunakan standar komersial tanpa perlakuan khusus kepresidenan.
“Di dalamnya pun pesawat 777 Garuda itu konfigurasinya masih seperti apa adanya. Tidak ada berubah, tidak ada khusus kepresidenan, VIP dan sebagainya. Masih sama. Itu saja kira-kira,” jelasnya.
Baca juga: Prabowo Kumpulkan Tokoh dan Ormas Islam di Istana, Mensesneg Buka Suara
Teddy juga menekankan, jumlah perangkat kepresidenan yang mendampingi Presiden dalam perjalanan dinas luar negeri kini semakin dibatasi. Hanya unsur yang benar-benar diperlukan sesuai ketentuan yang ikut, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan penataan ulang protokol perjalanan.
Sementara itu, terkait keberadaan pesawat cadangan, Teddy menyebut hal tersebut merupakan prosedur standar internasional demi aspek pengamanan dan keselamatan kepala negara.
“Di mana pun namanya kepala negara, pemerintahan itu pasti punya pesawat cadangan. Jangankan pesawat, mobil pun harus dua, harus ada cadangannya, harus ada backup-nya. Dan Anda lihat kalau mobil rangkaian dulu banyak sekarang maksimal delapan. Salah satunya ada mobil cadangan. Pesawat juga begitu,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More