Israel Berencana Gunakan Pajak Palestina USD544 Juta untuk Bayar Utang Listrik

Jakarta – Israel berencana menggunakan pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina untuk bisa melunasi utang yang hampir mencapai 2 miliar shekel (USD544 juta) kepada Perusahaan Listrik Israel (IEC),

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan, negaranya memungut pajak atas barang-barang yang melintasi wilayah Israel menuju Tepi Barat yang diduduki untuk Otoritas Palestina, dan kemudian mentransfer pendapatan tersebut ke Ramallah sesuai dengan kesepakatan lama antara kedua pihak.

Sejak serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza, Smotrich menahan sejumlah uang sebesar 800 juta shekel yang seharusnya dialokasikan untuk biaya administrasi di Gaza.

Dana yang dibekukan tersebut disimpan di Norwegia dan menurut Smotrich dalam rapat kabinet pada Minggu, akan digunakan untuk melunasi utang sebesar 1,9 miliar shekel kepada IEC.

Baca juga : Paus Fransiskus Kembali Kecam Serangan Israel di Gaza

“Prosedur ini diterapkan setelah sejumlah tindakan anti-Israel, termasuk pengakuan sepihak Norwegia terhadap negara Palestina,” kata Smotrich dinukil VOA Indonesia, Selasa, 14 Januari 2025.

“Utang Otoritas Palestina kepada IEC menyebabkan pinjaman dan suku bunga yang tinggi, serta merusak kredit IEC, yang pada akhirnya dibebankan kepada warga negara Israel,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Palestina menyatakan telah menyetujui pencairan sebagian dana dari rekening yang disimpan sejak Januari lalu sebesar 1,5 miliar shekel. Ia menyebut uang tersebut sebagai tindakan hukuman terkait dukungan keuangan pemerintah untuk Gaza.

Kementerian tersebut juga menyebutkan, sebagai bagian dari kesepakatan sebesar 767 juta shekel dari dana yang disimpan di Norwegia akan digunakan untuk membayar perusahaan bahan bakar Israel untuk pembelian bahan bakar mingguan dalam beberapa bulan mendatang. 

Jumlah yang sama juga akan digunakan untuk melunasi utang terkait listrik yang dimiliki perusahaan distribusi Palestina kepada IEC.

Baca juga : Indonesia Dukung Penuh Langkah ICC Tangkap PM Israel Benjamin Netanyahu

Smotrich menentang pengiriman dana ke Otoritas Palestina, yang menggunakan uang tersebut untuk membayar upah sektor publik. 

Ia menuduh Otoritas Palestina mendukung serangan 7 Oktober di Israel yang dipimpin oleh gerakan Islamis Hamas, yang menguasai Gaza. Saat ini, Otoritas Palestina hanya membayar gaji pegawai sektor publik sebesar 50-60 persen dari besaran gaji keseluruhan.

Israel juga memangkas dana yang setara dengan jumlah total pembayaran martir, yaitu uang yang dibayarkan Otoritas Palestina kepada keluarga militan dan warga sipil yang dibunuh atau dipenjara oleh otoritas Israel.

Ditahan Israel

Kementerian Keuangan Palestina mengatakan 2,1 miliar shekel masih ditahan oleh Israel, sehingga total dana yang ditahan menjadi lebih dari 3,6 miliar shekel pada 2024.

Israel, kata pihak kementerian, mulai memotong rata-rata 275 juta shekel setiap bulan dari pendapatan pajaknya sejak Oktober 2023, yang setara dengan alokasi bulanan pemerintah untuk Gaza.

“Hal ini memperburuk krisis keuangan, karena pemerintah terus mentransfer alokasi ini langsung ke rekening pegawai negeri di Gaza,” kata kementerian tersebut.

Kementerian menambahkan bahwa mereka bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan pencairan dana ini secepatnya. (*)

Editor: Galih Pratama