Jakarta–Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, guna dorong pihak bank untuk ikut serta menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pihaknya sedang mengkaji pengenaan biaya untuk fasilitas isi ulang (top up) uang elektronik (e-Money).
“Guna dorong perbankan untuk aktif sosialisasi dan bangun infrastrukturnya, kelak kita izinkan mengambil fee-nya sebesar 0,3 persen,” ungkap Agus di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.
Agus menambahkan, penerapan fee dalam top up uang elektronik ini akan dilangsungkan bila keselurunan sistem pembayaran nontunai sudah rampung.
Ia juga menenilai budaya less cash di masyarakat saat ini masih sangat minim. Hal itu terlihat saat pembayaran di gerbang tol, di mana untuk gerbang tol tunai penuh mengantri sedangkan gerbang tol nontunai selalu kosong.
“Budaya cashless di masyarakat ini yang harus diubah. Saat ini, perkembangan pembayaran nontunai di gerbang tol di Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya mencapai sebesar 23 persen,” tambah Agus
Agus juga berharap penggalakman transaksi melalui uang elektronik ini dapat meningkatkan efisiensi kegiatan perekonomian masyarakat dan tidak membuang waktu terlalu lama.
“Kalau kita sudah punya jalan tol, efisiensi perekonomian belum maksimal jika bayarnya masih tunai. Karena semua terpaksa harus antre ketika masuk ke pintu tol. Jadi banyak sekali waktu yang terbuang juga,” tutup Agus. (*)
Editor: Paulus Yoga
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More