ketua dewan LPS
Jakarta – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mewaspadai ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mengantisipasi berlanjutnya perang dagang tersebut. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan pengenaan tarif dagang antara kedua belah pihak.
Ketua ISEI Halim Alamsyah di Jakarta, Senin 20 Mei 2019 menilai, perang dagang akan menurunkan volume perdagangan di seluruh dunia termasuk berdampak terhadap Indonesia.
“Kita tahu perang dagang AS-China akan turunkan volume perdagangan dunia, karena China nomor satu, AS nomor dua. Kalau kedua terbesar berkelahi dan tutup negara masing-masing, ada US$200 miliar kena tarif,” ujarnya.
Tak hanya itu, perang dagang menurutnya juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak dan penurunan pertumbuhan ekonomi tersusun juga akan berdampak langsung terhadap Indonesia.
“Kita susah, setiap 1 persen penurunan PDB China, itu sekitar 0,19 persen penurunan kepada kita, ini saya kutip angka dari INDEF. Sementara kalau ekonomi AS turun 1 persen, Indonesia turun 0,05 persen. Jadi ekonomi China lebih berpengaruh bila ada penurunan ekonomi China,” kata Halim.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk menaikkan tarif pada barang-barang China senilai US$200 miliar menjadi 25 persen pada awal mei (10/5). Dengan kebijakan tersebut ketegangan perang dagang antara kedua negara semakin memanas. (REZ)
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More