ISEI Sarankan Pemerintah Lakukan Hilirisasi Pangan, Ini Poin Pentingnya

Surakarta – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengajak pemerintah untuk mulai melaksanakan hilirisasi di sektor pangan. Ajakan ini juga tertuang dalam jurnal Kajian Kebijakan Publik (KKP) 5.0 yang terbit pada 2024, bertajuk “Akselerasi Transformasi Indonesia: Strategi Penguatan Hilirisasi Pangan”.

Menurut Perry Warjiyo, Ketua Umum PP ISEI, yang pertama perlu disorot adalah strategi hilirisasi itu sendiri. Menurutnya, strategi ini perlu diterapkan secara bertahap, dimulai dari jangka pendek, demi menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan padat karya.

“Sementara, untuk jangka menengah panjang, hilirisasi dapat lebih diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian defisit transaksi berjalan,” papar Perry dalam pembukaan Kongres ISEI XXII & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Baca juga: Kongres ISEI XXII 2024: Perry Warjiyo Soroti 5 Tantangan Ekonomi yang Perlu Diantisipasi

Produk pangan yang ISEI sarankan untuk strategi jangka pendek meliputi beras, cabai, bawang merah, dan ikan. Sementara, untuk hilirisasi jangka menengah panjang, ISEI menawarkan beberapa komoditas seperti rumput laut, kelapa sawit, dan tebu.

Selain komoditas, ISEI juga mempersiapkan beberapa langkah agar hilirisasi pangan ini bisa berjalan dengan lancar. Meliputi produksi pangan, penerapan kebijakan di daerah, sampai dengan strategi pembiayaan.

“Tentunya, keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh berbagai strategi kunci lainnya yang mencakup kelembagaan, perdagangan, kebijakan di daerah hingga strategi pembiayaan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ini.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menginginkan hilirisasi pangan untuk beberapa produk. Selain rumput laut, Jokowi menyarankan ISEI untuk mengkaji peluang hilirisasi komoditas seperti kopi dan kakao.

Baca juga: Punya Potensi Besar, Jokowi Minta ISEI Riset Hilirisasi 2 Bahan Pangan Ini

“Saya cek, berapa sih (luas) kebun kopi? 1,2 juta hektare. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi kopi per hektare? Banyaknya kurang lebih 2 ton per hektare. 2,3 sampai 2,5 ton per hektare. Padahal, Vietnam bisa menghasilkan 8-9 ton per hektare,” tegas Jokowi.

Kakao juga menjadi bahan yang perlu dieksplor lebih akan potensi hilirisasi. Jokowi menganggap, masih ada ruang antara hasil kakao di Indonesia, yang kebetulan memiliki luas kebun mencapai 1,4 juta hektar. Akibatnya, Indonesia masih perlu mengimpor kakao dari luar negeri. (*) Mohammad Adrianto Sukarso