Bursa Efek; Tempat emiten cari modal. (Foto: Erman)
Penundaan IPO dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang mendukung dan belum ada realisasi rencana proyek infrastruktur. Dwitya Putra
Jakarta–Pihak PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memastikan bahwa penawaran umum perdana saham anak usahanya (PT Wika Realty) lewat mekanisme initial publik offering (IPO) akan tertunda hingga tahun depan.
“Kita memang punya rencana IPO anak usaha di tahun 2015 ini. Tapi untuk melakukan eksekusi apakah jadi atau tidak tergantung situasi di pasar modal dan industri seperti apa,” kata Direktur Keuangan Wijaya Karya, Adji Firmantoro, di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2015.
Menurutnya, kemungkinan besar IPO Wika Realty tidak dilakukan pada tahun ini karena kondisi perekonomian yang masih belum mendukung. Selain itu, saat ini belum juga ada realisasi rencana proyek infrastruktur.
“Karena kondisi perekonomian belum memungkinkan sehingga dengan situasi seperti itu kita harus realistis. Kita perlu melakukan pengkajian lebih dalam, nanti kalau sudah saatnya situasi membaik kita akan evaluasi lebih lanjut. Jadi sementara kita tunda dulu sampai situasi memungkinkan,” ujarnya.
Sekedar informasi, WIKA sendiri telah menyuntikan modal ke Wika Realty sebesar Rp150 miliar pada akhir 2014. Rencananya WIKA akan kembali menyuntikan Rp150 miliar tahun ini ke anak usahanya tersebut.
Dalam gelaran IPO, rencana sebelumnya Wika Realty akan melepas saham ke publik maksimum 40% dari total saham. Saat ini WIKA memiliki 85% saham Wika Realty dan sisanya dipegang karyawan. (*)
@dwitya_putra14
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More