Jakarta–Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) terus mendorong para pengusaha untuk berkontribusi pada perekonomian melalui program pemberdayaan ekonomi, guna terwujudnya kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul karimah
Ketua Umum IPEMI, Inggrid Kansil menjelaskan, IPEMI merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan peran pada pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“IPEMI telah menginjak usia yang masih sangat muda. IPEMI tengah menjalankan program nasionalnya yaitu pemberdayaan ekonomi melalui warung muslimah, salon muslimah, majalah ibadah dan kartu ibadah,” ujar Inggrid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 April 2016.
Menurutnya, IPEMI memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis, untuk membantu pengembangan usaha-usaha para Muslimah, sehingga dapat terus berkembang. “IPEMI tingkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi,” ucapnya.
Dia menambahkan, keberhasilan para pengusaha Muslimah, baik di tingkat daerah, nasional, maupun regional, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan dapat terus mengembangkan usahanya serta berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Keberadaan IPEMI menjadi sangat penting bagi para pengusaha Muslimah di Indonesia, IPEMI dapat menjadi wadah untuk melakukan sinergi dan pengembangan jaringan usaha, termasuk meningkatkan daya saing usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” tutup Inggrid. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan badan pengelola (BP) investasi, Daya Anagata Nusantara… Read More
Flores Timur - Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur yang… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu, 6… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan saat ini masih menunggu hasil hukum kasasi… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan… Read More