Sentimen Perang Dagang AS Buat Rupiah Anjlok Rp14.700
Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) menyetujui pembagian dividen tunai Rp35,67 miliar atau sebesar 29,62 persen dari laba bersih 2017 yang mencapai Rp120,42 miliar.
“RUPS hari ini menyetujui pembagian dividen sebesar Rp35,67 miliar atau senilai Rp6,75 per saham. Tanggal cum date dividen pada 27 Juni 2018,” kata Direktur IPCM, Herman Susilo di Jakarta, Rabu (6/6).
Dia mengatakan, sebesar Rp82,34 miliar dari laba bersih akan ditempatkan sebagai laba ditahan perseroan. Sementara itu, lanjut dia, perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp2,41 miliar.
Lebih lanjut Herman mengatakan, RUPS juga menyetujui penggunaan dana hasil penawaran umum yang mencapai Rp461,89 miliar. “Dana yang dikeluarkan untuk IPO sebesar Rp22,36 miliar. “Belum ada dana yang digunakan, sehingga masih ada Rp439,53 miliar,” ujarnya.
Baca juga: Jasa Armada Indonesia Cetak Laba Rp120,41 Miliar di 2017
Dia merincikan, dana IPO yang diperoleh anak usaha PT Pelindo II (Persero) ini ditempatkan dalam bentuk deposito di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp250 miliar dan dalam bentuk giro sebesar Rp189,53 miliar di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
RUPS hari ini juga menyetujui pengangkatan Herman Susilo sebagai Direktur IPCM untuk periode 2018-2023. Sehingga, saat ini susunan pengurus IPCM adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama: Dani Rusli Utama
Komisaris: Jimmy Nikijuluw
Komisaris Independen: A Sumardi
Direktur Utama: Dawam Atmosudiro
Direktur: Supardi
Direktur: Herman Susilo (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More