Investasi Jepang di RI Harus Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Jakarta – Jepang berkomitmen menanam investasi di Indonesia senilai Rp75,4 triliun (US$5,25 miliar) pada 2023. Komitmen investasi itu didapat saat Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 10 CEO perusahaan Jepang.

Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, investasi yang masuk di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam negeri. Investasi dari Jepang diharapkan bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perekonomian rakyat akan terdongkrak.

“Investasi yang masuk dari Jepang itu harapannya adalah bisa menyerap tenaga kerja, supaya pendapatan masyarakat meningkat, mengurangi pengangguran,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 28 Juli 2022.

Menurut Ahmad, salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar adalah industri manufaktur. “Investasi yang masuk ini harus diarahkan ke sektor-sektor yang sifatnya industri manufaktur atau pengolahan. Atau sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja padat karya,” ungkapnya.

Selain itu, investasi juga mestinya bisa difokuskan pada hilirisasi industri. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia harus bisa dioptimalkan dalam penggunaan dan pengolahan. Hal itu patut dilakukan untuk menciptakan nilai tambah dan mengisi rantai produksi dari hulu ke hilir sebuah produk.

“Sekarang yang lagi menjadi perhatian adalah bagaimana bisa melakukan hilirisasi industri. Artinya dengan sumber daya alam yang kita miliki, itu semua bisa kita olah untuk menjadi barang yang bernilai tambah,” tambahnya.

Terkait energi baru terbarukan (EBT), investasi dari Jepang menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, mengingat kemampuan pendanaan dan penguasaan teknologi Negeri Sakura itu.

“EBT kan kita harus ada teknologinya. Tentunya kita harapkan datang dari investasi. Salah satunya di sini adalah dari negara-negara yang memang sudah maju duluan dalam hal penciptaan EBT,” pungkasnya.

Komitmen investasi yang dikantongi pemerintah Indonesia dari Jepang dan China harus dikejar realisasinya agar bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Terlebih dalam kondisi krisis, para investor tentu akan berhati-hati dalam menggelontorkan uangnya.

“Tentunya mau mempunyai dampak yang memang signifikan, pertama komitmen harus berubah menjadi realisasi,” tambah Executive Director, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri.

Dalam konteks ekonomi, pemerintah sudah mendapatkan komitmen. Kini tinggal pelaku bisnisnya yang bergerak. “Bagaimana komitmen ini bisa difasilitasi pemerintah kedua negara sehingga ada bisnis ke bisnis yang riil,” imbuh Yose.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Jepang untuk bertemu sejumlah pengusaha kakap Jepang. Dari situ mengantongi komitmen investasi senilai US$5,2 miliar atau Rp77,9 triliun dari kunjungannya ke Jepang.

Pemerintah China pun menyampaikan komitmennya untuk menambah impor CPO sebanyak 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, China juga akan memprioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia. Kedua pemimpin juga membahas kerja sama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

Menurut data BKPM, kontribusi investasi terbesar PMA pada Kuartal 2 2022 dari China (US$2,3 miliar) dan Jepang (US$0,9 miliar).

Di tengah ancaman krisis pangan, resesi, kenaikan inflasi, perlu bagi Indonesia untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dari sisi investasi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa Indonesia siap dan kompeten sebagai tujuan investasi.

“Investor akan menjalankan bisnis dengan hati hati, melihat tempat yang bisa memberikan kepastian yang lebih baik, artinya indonesia mempersiapkan diri,” tandas Yose lagi.

Presiden Jokowi di Jepang kembali menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi terbaik. “In short, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik,” tutur Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, menanggapi permintaan insentif pajak ekspor oleh pengusaha Jepang, Menko Airlangga pun menjawab. “Sebenarnya dari sisi besaran pajak, Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain, contohnya Thailand. Namun, karena ada besaran perbedaan pajak daerah, maka terkesan pajak di Indonesia lebih tinggi. Ini yang sedang kita kaji di pemerintah pusat,” jelas Airlangga yang juga Ketum Golkar ini. (*)