Jakarta – Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, mengungkapkan alasan kenapa banyak investor yang memilih Pulau Jawa sebagai tujuan investasi.
Sebagai informasi, penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang diperoleh dari negara-negara asing adalah yang tertinggi kedua di wilayah ini, di bawah Singapura. Namun, Nurul berujar, investasi yang diperoleh Singapura dari negara-negara lain, akan berakhir menjadi modal asing bagi Indonesia.
“Sangat clear indikasinya, yang paling besar (investasinya) masuk ke Singapura, lalu diinvestasikan kembali ke Indonesia. Mereka punya perusahaan global di Singapura. Dan untuk melakukan investasi ke Indonesia, itu melalui Singapura,” terang Nurul dalam acara peluncuran HSBC ASEAN Growth Fund, Rabu, 27 Maret 2024.
Baca juga: Bahlil Optimistis Target Investasi Rp1.650 Triliun Bisa Tercapai
Hal tersebut terbukti dari data Kementerian Investasi/BKPM, menunjukkan bahwa terjadi kenaikkan 15,61 persen secara year-on-year (yoy) dari USD13,28 miliar pada 2022, menjadi USD15,355 miliar pada 2023.
Menariknya, Pulau Jawa menjadi tujuan utama dari para investor. Kementerian Investasi/BKPM menemukan 42 persen investor dari Singapura serta negara ASEAN lain memilih Jawa sebagai target investasi. Jawa disusul dengan Sumatera dengan angka 25 persen, Sulawesi sebesar 12 persen, Kalimantan 11 persen, Maluku 7 persen, Bali 3 persen, dan Papua 0,3 persen.
Nurul beralasan, Jawa merupakan pulau dengan “iklim” yang cocok bagi investor untuk menanam modal. Iklim yang ia maksud adalah pasar yang besar dan infrastruktur bagus.
“Investor selalu mau mencari tempat yang market-nya paling besar dan infrastrukturnya paling bagus. Dan itu adanya di Jawa,” ungkap Nurul.
Tercatat, Jawa memperoleh dana asing sebesar USD27,93 miliar. Jumlah ini 1,5 kali lipat lebih tinggi dibanding Sumatera di posisi kedua, yang “hanya” mendapatkan USD17,09 miliar. Adapun sektor yang paling banyak mendapat investasi asing yakni industri jasa, industri manufaktur, khususnya kendaraan bermotor, dan industri tekstil.
Untuk itu, Nurul memaparkan kalau saat ini pemerintah sedang berupaya memeratakan sektor-sektor lain di Indonesia, agar modal asing tidak hanya berhenti sampai Jawa saja. Salah satunya adalah melalui hilirisasi.
“Kalau pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menyebarkan investasi agar semakin merata, bisa jadi nanti Jawa lagi dan Sumatra lagi. Untuk itu, kita mengambil strategi melakukan hilirisasi atas 8 sektor dengan 21 komoditas, sebagian besar sumbernya berada di luar Jawa,” ujarnya.
Tidak dapat dipungkiri, akan memerlukan waktu yang panjang bagi pulau-pulau lain sebelum bisa mengejar Jawa dari besaran nominal PMA. Tetapi, Nurul menambahkan ada peluang bagi pulau di luar Jawa untuk membesar pangsa mereka, dengan catatan ada peluang bisnis yang spesifik tidak dilakukan di Jawa. Nurul menjelaskan, salah satu prospek besar terhadap investasi di luar Jawa berwujud Ibu Kota Baru Nusantara (IKN).
Baca juga: Bos BI Ungkap Investor Sudah Tak Lagi Wait and See Pasca Pemilu 2024, Ini Buktinya
“Policy Ibu Kota Baru Nusantara bukan hanya sekadar menyelamatkan Jakarta yang ‘sinking’ kemudian kita pindah ke Kalimantan. Tetapi, pasti kita tahu, di manapun ibu kota negara dipindahkan, akan ada pertumbuhan ekonomi baru di sana,” kata Nurul.
Diakui bahwa saat ini, IKN belum menarik perhatian karena pasarnya belum begitu jelas. Tetapi, Nurul yakin jika IKN sudah diisi oleh penduduk, akan ada kebutuhan masyarakat yang nantinya berpotensi menggaet investor dan tidak hanya berpusat di Jawa saja. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (19/12) kembali ditutup merah ke… Read More
Jakarta - Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad menilai, perlambatan ekonomi dua negara adidaya, yakni Amerika… Read More
Jakarta – KB Bank menjalin kemitraan dengan PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra) melalui program… Read More
Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Kamis, 19 Desember 2024, kembali… Read More
Jakarta - Per 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan… Read More
Jakarta – Meski dikabarkan mengalami serangan ramsomware, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memastikan saat ini data… Read More