Intip Siasat Pemerintah Capai Target Inflasi 2024

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inflasi nasional di rentang 2,5 plus minus 1 persen untuk tahun ini. Untuk bisa mencapai target inflasi dalam rentang tersebut, tentu dibutuhkan komitmen dan strategi khusus yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan menyampaikan bahwa ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan agar tingkat inflasi nasional dapat berada dalam target yang sudah disepakati.

“Pertama tentu yang risiko anomali cuaca, ini perlu terus kita jaga. Kemudian juga secara siklus beberapa komponen pangan kita, itu jumlah produksinya atau jumlah panennya itu akan tidak sebanyak di semester 1, seperti beras misalnya,” sebut Ferry pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa, yang dipantau secara virtual, Rabu, 14 Agustus 2024.

Baca juga: Ditekan Inflasi Tinggi, Dunia Usaha Indonesia Paling Optimistis

“Kemudian juga ada beberapa komoditas yang secara siklus nanti juga akan banyak suplainya, karena musim panen juga, sehingga ada potensi tekanan harga ke bawah. Ini mungkin yang perlu sama-sama kita cermati, kita sama-sama antisipasi, sehingga sekali lagi sampai dengan akhir tahun, target inflasi nasional itu bisa kita capai,” tambahnya.

Untuk menangani rintangan-rintangan di atas, Ferry jelaskan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait lainnya seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagi), pemerintah daerah (Pemda), serta Bank Indonesia (BI). Hasilnya, ada tiga prinsip yang harus dipegang dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi di tahun ini maupun jangka panjang.

Pertama, tetap menjaga produktivitas di tengah anomali cuaca. Untuk menjaga produktivitas ini, ada sejumlah hal yang akan dilakukan pemerintah, antara lain penguatan perluasan penerapan bibit unggul, terutama untuk padi; tumpang sisip di padi gogo; padi rawa; penguatan implementasi metode soil block maupun green house untuk aneka cabai; perluasan penggunaan teknologi bibit through shallow sheet untuk bawang merah; serta pemanfaatan artificial intelligence. 

“Jadi, teknologi yang ada kita gunakan untuk memitigasi dampak, karena lagi anomali cuaca,” sebutnya.

Kedua adalah penguatan produksi di tengah meluasnya alih fungsi lahan pertanian. Penguatan produksi ini dilakukan melalui beberapa aksi, antara lain percepatan penerbitan Perda Perlindungan Lahan, penguatan ekstensifikasi melalui penambahan lahan baru dan optimasi lahan (OPLAH), serta perluasan implementasi urban farming.

Ia katakan, terkait Perda Perlindungan Lahan, pihaknya meminta Kemendagri untuk membantu melakukan pengecekan terhadap pemda-pemda yang belum menerbitkan Perda Perlindungan Lahan, mengingat pentingnya perda tersebut untuk melindungi alih fungsi lahan pertanian terjadi sangat cepat.

Sedangkan terkait aksi OPLAH, pemerintah akan memanfaatkannya untuk lahan tidur atau lahan rawa dan percetakan sawah baru. 

Baca juga: Hore! Pemerintah Beri Insentif Fiskal bagi Daerah yang Berhasil Kendalikan Inflasi

“Yang ketiga adalah penguatan intensifikasi melalui penerapan teknologi, yang didukung dengan saprotan dan mekanisasi sarana serta prasarana pertanian, termasuk pompanisasi yang terintegrasi dengan sumber air. Ini tadi untuk sekali lagi mengoptimalkan lahan-lahan yang non-konvensional, jadi semua resource yang ada kita gunakan untuk menjaga produktivitas dari lahan yang kita punya,” lanjut Ferry.

Selain itu, ada pula penguatan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu ataupun hilir, yang esensinya adalah bagaimana mengkonsolidasikan berbagai subsistem yang ada di dalam ekosistem pertanian untuk bisa bersama-sama berjalan seiring dan searah.

“Ini beberapa strategi besar nanti yang akan kita coba buat lebih detail termasuk schedule-nya. Kami di Kemenko siap berkontribusi, tentu tadi beberapa catatan mengenai asuransi maupun pembiayaan itu kita follow up. Beberapa yang kita sudah punya, misalnya adalah kebijakan kredit Alsintan, jadi ini bunganya 3 persen, kemudian pagunya di atas 500 sampai dengan 2 miliar, jadi pemda yang punya lahan besar, kemudian juga butuh Alsintan, ini mungkin juga bisa kita optimalkan,” pungkas Ferry. (*) Steven Widjaja