Intensitas Perang Dagang Meningkat, Pemerintah Siapkan Langkah Jangka Menengah

Jakarta – Guna meredam gejolak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok yang intensitasnya makin tinggi, pemerintah terus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak dari perang dagang yang diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu singkat karena kondisinya yang semakin sulit ditebak.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018. Menurutnya, selama ini pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan sudah dijalankan, dan akan terus diperbarui demi merespon perubahan kondisi global.

“Oleh karena itu kita harus menyiapkan langkah-langkah untuk jangka menengah tidak lagi sekedar jangka pendek. Apa saja itu yaa tunggu saja kita akan jelaskan,” ujarnya.

Ketidakpastian perang dagang tidak hanya menganggu Indonesia. Secara global, kata dia, perekonomian dunia juga mengalami tekanan dari perang dagang, meskipun dampaknya tidak hanya dirasakan satu atau dua sektor saja. “Ekonomi dunia diperkirakan turunnya gak banyak, tapi ada. Karena kita terganggu capital flow-nya,” ucapnya.

Intensitas perang dagang AS-China yang meningkat, telah memberikan sentimen negatif ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini tercemin pada kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Bahkan, pada pembukaan perdagangan hari ini, rupiah dibuka melemah 11 poin atau 0,07 persen di level Rp15.190 per dolar AS.

Aliran modal asing yang keluar dari Indonesia juga menjadi salah satu penyebab rupiah mengalami pelemahan. Untuk itu, upaya menjaga agar arus dana tetap berada di Indonesia, salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate oleh Bank Indonesia (BI) yang saat ini menjadi sebesar 5,75 persen.

Dari sisi pemerintah sendiri, berbagai kebijakan untuk merespon gejolak global juga telah dilakukan di antaranya yakni dengan menjalankan kebijakam B20 untuk mengurangi impor migas, menaikan pajak PPh22 untuk 1.147 barang impor, hingga menarik devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri dan mengkonversinya ke rupiah. (*)