Integrasikan Transportasi, MRT dan KAI Bikin Perusahaan Patungan

Jakarta  – PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) menandatangani perjanjian kerjasama pendirian perusahaan patungan (joint venture). Perusahaan patungan bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan akan mengelola 72 stasiun di Jabodetabek. Sebesar 51% sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI lewat PT MRT Jakarta, dan 49% dimiliki PT KAI.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kementerian BUMN, Jum’at (10/1). Pendantangan tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, Direktur Utama PT KCI Wiwik Widayanti, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) Edwin Syahruzad.

“Ini menandai lahirnya sebuah perusahaan yang akan menjadi kendaraan dalam mengintegrasikan transportasi umum di Jabodetabek. Kami ingin transportasi umum kelas dunia. Ada 72 stasiun dibawah kendalinya, rutenya terintegrasi, pengelolahnya terintegrasi, tiketnya juga terintegrasi. Dan nanti akan diintegrasikan dengan kebutuhan lainnya,” terang Anies dalam sambutannya.

Sebagai pilot project, ada empat stasiun yang akan segera dibenahi dan diintegrasikan, yakni Stasiun Tanah Abang, Stasiun Djuanda, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman. Di stasiun-stasiun tersebut, kebutuhan seluruh stakeholders akan diakomodasi. Integrasi ini juga digagas untuk memecahkan persoalan di sekitar stasiun, seperti lalu lintas yang semerawut.

“Nantinya didesain untuk mengakomodir semua kebutuhan stakeholder, baik pejalan kaki, taksi, hingga ojek online. Jadi stasiunnya akan rapi, lalu lintasnya juga lancar. Selama ini kan pengelolanya beda-beda, sekarang kendalinya terintegrasi,” ucap Anies.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, dengan adanya integrasi, kendala kewenangan yang selama ini menjadi persoalan dalam mengelolah transportasi di Jabodetabek bisa teratasi. “Tinggal bagaimana kita menyediakan moda transportasi yang nyaman dan tarif tetap terjangkau agar masyarakat mau menggunakan transportasi massal,” imbuhnya. (*) Ari Astriawan