Ke-250 KPM tersebut terdiri atas 150 KPM PKH dan 100 KPM Beras Sejahtera (Rastra) Murni. Hadir juga pada kesempatan tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Keuangan RI.
Adi Sulistyowati menuturkan, GN Lingkaran merupakan inovasi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk membantu memberikan perlindungan terhadap pekerja rentan, dimana BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan melalui pengalokasian dana CSR atau donasi lainnya. Langkah-langkah yang diambil BNI ini merupakan wujud upaya mendukung program pemerintah dalam mengangkat perekonomian rakyat melalui program-program Inklusi Keuangan.
Baca juga: Lewat Agen46, Nasabah BNI Bertambah 725.000 per Bulan
Sebagai bagian dari Inklusi Keuangan, bank-bank Himbara lain selain BNI juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menggulirkan program GN Lingkaran dan akan membantu memberikan jaminan sosial bagi para pekerja rentan. Dengan pembayaran iuran jaminan sosial ini, para pekerja rentan dapat memperoleh jaminan untuk rawat inap atau rawat jalan, hingga santunan kematian.
“Hari ini kita mulai pemberian iuran jaminan sosial dari BNI dulu. Nanti bank Himbara lain akan ikut menyusul,” tutur Adi. (*)
Page: 1 2
Poin Penting Tri Pakarta merelokasi Kantor Cabang Pondok Indah ke Ruko Botany Hills, Fatmawati City,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More