Ini Usulan ke OJK Agar Pengawasan Lebih Baik Lagi

Jakarta – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Dirinya meyakini pengawasan OJK masih bisa lebih baik lagi dalam ke depannya.

“Pengawasan sejatinya sudah baik. Walau ada kekurangan tetapi itu masih bisa diperbaiki. Ada ribuan perusahaan yang diawasi oleh OJK dan semuanya masih oke-oke saja,” ujar Direktur Eksekutif Togar Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Senin, 3 Februari 2020.

Dia mengungkapkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan regulator, sejauh ini sudah lebih dari cukup. Namun, terkait dengan pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengusulkan, sebaiknya pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.

“Harus ada komunikasi yang baik di antara mereka. Tidak bisa hanya bergantung pada OJK,” ungkap dia

Dihubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah pun menyebutkan, secara keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masih dalam ketegori baik. Hal ini terlihat pada indikator-indikator stabilitas sistem keuangan yang dipublikasikan.

“Setiap 3 bulan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari BI, OJK, dan LPS selalu menyampaikan laporan stabilitas sistem keuangan. Sejauh ini sudah baik,” jelas Pieter.

Namun demikian, tegas dia, perbaikan yang sangat perlu dilakukan oleh OJK adalah bagaimana  menindaklanjuti pengawasan dengan tindakan tegas termasuk terhadap badan usaha milik pemerintah.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari STIE Perbanas Surabaya Abdul Mongid menyoroti jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) yang amat banyak di Indonesia, sehingga tak jarang OJK mencabut izin BPR yang tak memenuhi ketentuan permodalan. Dengan jumlah BPR yang cukup banyak, OJK perlu melakukan penertiban sekaligus pemberian insentif, sejalan dengan BPR yang sangat banyak dan padat.

Tindakan tegas dapat dilakukan terhadap BPR di Jawa, misalnya terhadap BPR yang sudah tak dapat mempertahankan kinerja. Adapun untuk wilayah di luar Jawa, dapat diberikan insentif-insentif, termasuk terkait pendirian baru. Data OJK menyebutkan berbagai kebijakan pengaturan dan tindakan pengawasan serta pengenaan sanksi telah dikeluarkan di tahun 2019.

Di sektor perbankan, OJK telah melakukan sejumlah kebijakan untuk memperkuat permodalan perbankan nasional dan mempercepat konsolidasi perbankan. Sepanjang tahun lalu, OJK telah memfasilitasi 3 proses merger 6 bank umum, menerbitkan 16 persetujuan izin penggabungan usaha BPR, melakukan 229  fit n proper test Pengurus Bank dengan hasil 204 lulus dan 25 tidak lulus, pencabutan 5 izin usaha BPR, serta membangun integrasi pelaporan Bank Umum dengan BI dan LPS.

Di industri Pasar Modal, OJK terus meningkatkan integritas dan kepercayaan investor Pasar Modal melalui peningkatkan kualitas penerapan governance, transparansi dan penegakan hukum, penyempurnaan ekosistem pasar modal melalui penguatan pengaturan dan pengawasan, proses penawaran emisi, aktivitas perdagangan sampai dengan kewajaran valuasi instrumen. Adapun bentuk penegakan hukum dilakukan melalui pembatasan penjualan reksa dana tertentu pada 37 Manajer Investasi serta memberikan sanksi administratif kepada 3 Akuntan Publik.

OJK juga menjatuhkan 43 sanksi denda dengan nilai denda sebesar Rp11,74 miliar, sanksi pembekuan 4 kegiatan usaha dan sanksi 1 pencabutan izin usaha terhadap kasus pengelolaan investasi, transaksi lembaga efek, emiten dan perusahaan publik. Di Industri Keuangan Non Bank, OJK sejak 2018 telah menjalankan program transformasi IKNB yang mencakup antara lain perbaikan penerapan manajemen risiko, meningkatkan governance, serta menambah pelaporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik.

Tindakan dan pemberian sanksi pada IKNB antara lain pemberian sanksi denda kepada 164 kegiatan usaha, pembatasan 37 kegiatan usaha,dan pencabutan 31 izin usaha. Kebijakan pengaturan dan pengawasan itu dijalankan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang di undang-undang OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. (*)