Ini Usulan Bank Dunia Atasi Ketimpangan Kemiskinan RI

negara digital ekonomi terbesar

Jakarta–Pemerintah Indonesia telah mengundang Bank Dunia untuk memaparkan ketimpangan kemiskinan dan kebijakan anggaran. Hal tersebut disampaikan Bank Dunia yang diwakili oleh Direktur Regional World Bank Indonesia, Rodrigo Chaves, di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Desember 2015. Dari hasil pemarapan tersebut, pemerintah merumuskan kesimpulan atas masukan Bank Dunia bahwa Indonesia perlu melakukan sinkronisasi dalam membuat perencanaan pembangunan pada level nasional, kemudian level provinsi dan level kabupaten.

“Salah satu hal yang akan dilakukan adalah membuat Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada tingkat provinsi dan Bapedda pada tingkat kota/kabupaten ini ke depan koordinasinya akan dilakukan perbaikan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan sinkronisasi pada Bappenas. “Karena perencanaan nasional ada pada Bapesnas, dan saat ini setelah adanya yudisial review dari Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ada lagi satuan tiga di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga satuan tiga dalam kontrol pemerintah dalam hal ini Bappenas” jelas dia.

Selanjutnya, tambah Pramono Anung, Bappenas akan bersama-sama dengan Bappeda dan tingkat provinsi hingga pada tingkat kabupaten memiliki program yang kesinambungan. “Apa lagi sekarang dana yang cukup besar yang akan disalurkan pemerintah misalnya untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) Rp 120 triliun dengan suku bunga hanya 9% termasuk dana desa yang cukup besar,” papar Pramono.

Saat ini, data yang dimiliki pemerintah dari kementrian maupun kelembagaan diakui masih terdapat perbedaan. Misalnya, data tentang hasil survei kemiskinan antara BPS (Badan Pusat Statistik) dengan lembaga survei lainnya itu berbeda. “Nah untuk itu akan dilakukan satu pintu, sehingga dengan demikian akan memudahkan bagi pemerintah untuk ke depannya,” kata dia.

Dengan upaya tersebut, diharapkan, pemerintah baik daerah maupun pusat, kementerian maupun non kementerian mampu menemukan solusi atas permasalahan kemiskinan yang masih melanda Indonesia.“Harapannya betul-betul ini sampai ke tingkat bawah dan ini bisa membuat atau memperkecil ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin,” pungkas Pramono.(*) Ria Martati