Hadapi Kondisi "New Normal" Pemerintah Hati-Hati Susun Kebijakan Ekonomi
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, prospek ekonomi pada tahun 2018 harus mewaspadai tiga faktor domestik. Yang pertama, kata Menkeu, kita harus mewaspadai dimana tahun depan merupakan tahun politik.
“Dalam negeri, dilihat dari komposisi growth-nya, kita tentu lihat mengenai political situation 2018-2019. Tahun depan 171 pemerintah daerah akan lakukan pilkada, dan itu juga daerah yang jadi mesin perekonomian Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali yang jadi pusat perhatian,” ungkap Sri Mulyani pada seminar Political Economy Outlook 2018 di Shangri-La hotel Jakarta, Rabu 22 November 2017.
Dirinya berharap, pihak perbankan maupun pelaku usaha dapat menatap tahun 2018 dengan optimistis. Dirinya juga menilai, gejolak politik tersebut tak berlangsung lama bila melihat pemilihan umum yang sudah dilangsungkan beberapa kali di Indonesia.
“Walau masuk tahun politik masyarakat dan pelaku usaha diharapkan agar tetap optimis menghadapi tahun 2018. Karena Indonesia sudah berkali-kali melalui siklus politik kalau dibandingkan dengan siklus politik semua negara. Namun yang membedakan, kita begitu selesai bisa kembali bersatu dan going move on dan menjalankan program yang ditawarkan kandidat,” jelas Sri Mulyani.
Yang kedua, dirinya memperhatikan mengenai perkembangan teknologi di masyarakat. Dirinya menilai pemahaman teknologi saat ini lebih didominasi oleh anak muda atau kaum milenial. Dirinya juga mengkhawatirkan akan adanya distrupsi pekerjaan akibat dari berkembangnya teknologi yang semakin pesat tersebut.
“Kedua, fenomena mengenai teknologi dan dominasi kelompok generasi muda di Indonesia yang menjadi penentu arah perkembangan teknologi tersebut. Ditambah akan adanya disrupsi ini termasuk dan kita mau atur mengenai arah kebijakan,” ungkap Sri Mulyani.
Ketiga, Menkeu juga terus mengamati mengenai adanya pelemahan daya beli di masyarakat dimana pihaknya di pemerintahan terus mendalami permasalahan tersebut dan akan mengatur strategi guna dapat meningkatkan angka konsumsi masyarakat salahsatunya dengan pemberian dana bantuan sosial.(*)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More