“Pemerintah harus hadir di mana-mana, harus hadir di setiap isu, harus melakukan banyak intervensi. That is exactly what you called it macroeconomic challenge buat kita,” ucapnya.
Dia menambahkan, di tengah tantangan perekonomian yang ada, terdapat unsur kelembagaan dalam konteks bernegara. Dengan adanya kelembagaan dalam bernegara, diharapkan dapat meng-combine pemahaman terhadap suatu framework makroekonomi.
“Jadi, di situ ada unsur kelembagaan. Ada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Luar Negeri dan lain-lain,” jelas Menkeu. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Jakarta - Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG)… Read More
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan dukungannya terhadap kenaikan Pajak Pertambahan… Read More
Jakarta – Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan, kembali dinobatkan sebagai salah satu Top… Read More
Jakarta - Juru Bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, mengaku belum menerima informasi resmi terkait… Read More
Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More
Jakarta – Para pekerja Sritex Group mengungkapkan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak… Read More