“Pemerintah harus hadir di mana-mana, harus hadir di setiap isu, harus melakukan banyak intervensi. That is exactly what you called it macroeconomic challenge buat kita,” ucapnya.
Dia menambahkan, di tengah tantangan perekonomian yang ada, terdapat unsur kelembagaan dalam konteks bernegara. Dengan adanya kelembagaan dalam bernegara, diharapkan dapat meng-combine pemahaman terhadap suatu framework makroekonomi.
“Jadi, di situ ada unsur kelembagaan. Ada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Luar Negeri dan lain-lain,” jelas Menkeu. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting IHSG melonjak 4,42% ke level 7.279, dengan mayoritas saham (623) ditutup menguat. Seluruh… Read More
Poin Penting: Biaya haji 2026 terancam naik signifikan akibat kenaikan harga avtur, asuransi, dan tekanan… Read More
Poin Penting Ancaman siber makin kompleks dan canggih (APT, AI, eksploitasi mobile), berdampak pada operasional,… Read More
Poin Penting SIPF belum memiliki payung hukum kuat, karena belum diatur dalam undang-undang meski risiko… Read More
Poin Penting Konflik Timteng memicu risiko gangguan infrastruktur digital global, termasuk data center dan jaringan… Read More
Poin Penting Kebocoran data masih terjadi karena penggunaan banyak tools keamanan yang tidak terintegrasi (silo),… Read More