Jakarta – Chief Country Officer Deutsche Bank (DB) Kunardy Lie, bantah keras soal pemberitaan gagal bayar utang pihaknya sebesar USD425 miliar. Pemberitaan tersebut dinilainya tidak benar dan merupakan hoax.
“Sejauuh ini kita sedang negosiasi dengan BOJ untuk mendapatkan setelmen yang lengkap. Kita tunggu negosiasi hasilnya, tapi negosiasi berjalan dengan baik. Berita yang beredar USD425 milliar gagal bayar utang, itu berita salaah, itu adalah hoax,” kata Kunardy kepada media di Jakarta, Kamis, 3 Novembe 2016.
Kunardy sendiri mengungkapkan saat ini sendiri likuiditas DB sangat kuat. Hal tersebut didukung capital hingga 11,1% di global. Selain itu posisi net income DB ada di 270 juta euro sehingga market masih respect karena DB masih profit.
“Dengan angka itu mungkin bisa mematahkan berita berita yang kurang benar selama ini,” jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan media DB telah gagal bayar utang sebesar US$425 miliar. Dan saham Deutsche Bank (DB) kabarnya sempat. terjun mendekati 10%.
Kejatuhan DB ini bahkan dianggap akan berdampak sistemik bagi zona Eropa juga dunia, termasuk di Indonesia. Karena satu sama lain bank besar terikat dalam leverage transaksi.
Permasalahan DB kabarnya yang paling dikhawatirkan adalah sebagian portfollio perbankan di China ada pada DB. Kalau sampai DB bangkrut maka ini akan semakin keras tekanan terhadap perbankan di China.
(Baca juga : Deutsche Bank Klaim Likuiditas Deutsche Bank Tetap Aman )
Nah apalagi ikatan dagang Indonesia dengan China sangat kuat, sehingga dikhawatirkan ikut mempengaruhi. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More