Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen melindungi kesehatan masyarakat, antara lain dengan memastikan agar standar dan persyaratan terpenuhi untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat dan vaksin.
Setiap tahapan pengembangan obat dan vaksin diawasi dengan ketat, termasuk dengan melibatkan Tim Ahli/Komite Nasional Penilai Obat yang terdiri dari: tim ahli farmakologi, klinisi multidisiplin ilmu, kebijakan publik di bidang regulasi obat dari Perguruan Tinggi, dan pihak internal BPOM, dalam penilaian khasiat, keamanan dan mutu.
Berikut tahapan pengembangan obat dan vaksin:
1 Tahap sintesis
2 Tahap uji non-klinik in vitro dan in vivo pada hewan
3 Formulasi, sertifikasi, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), ujicoba peningkatan produksi skala laboraturium ke skala industri
4 Protokol dan dokumen uji klinik
5 Lolos kaji etik oleh komite etik
6 Persetujuan pelaksanaan uji klinik oleh BPOM
7 Uji klinik pada tiga fase sesuai dengan protokol yang disetujui dan kaidah cara uji klinik yang baik, meliputi, pertama uji kinik pada subjek sehat (pastikan keamanan obat/vaksin), kedua uji klinik pada pasien (pastikan keamanan dan khasiat obat/vaksin), ketiga uji klinik pada jumlah pasien yang lebih banyak (konfirmasi keamanan dan khasiat obat/vaksin)
8 Registrasi di BPOM
9 Evaluasi dan penerbitan no ijin edar oleh komite nasional penilai obat
10 Produksi skala komersial. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More