Ini Strategi Awal Holding HIMBARA Setelah Rampung

Jakarta- Proses holding keuangan yang terdiri dari perbankan nasional yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta perusahaan BUMN lain masih terus berjalan.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pihaknya di Himbara telah menyiapkan dua strategi utama pada tahun 2018 mendatang yang akan dijalankan oleh perusahaan holding tersebut.

Pada strategi pertama, Kartika mengaku akan mempererat sinergitas antar pihak holding salahsatunya dengan menyelesaikan proses pembentukan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

“Yang paling utama sinergi untuk efisiensi dulu, fokusnya menyelesaikan pembentukan Jalin karena ada spin off untuk Telkom ke holding dan nanti Jalin yang akan atur ATM dan EDCnya himbara
dan mereka bakal jadi cikal bakal swiching company untuk jadi bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Prioritas utama kesitu,” jelas Kartika di Grandballroom Hotel Kempinski Jakarta, Jumat 29 Desember 2017

Sementara strategi kedua Kartika menjelaskan, akan membenahi aset para pihak yang tergabung dalam holding tersebut guna mengelola NPL perbankan.

“Kedua itu mengenai asset management unit untuk mengambil npl bank himbara untuk disatukan ke Bahana. Tahun depan dua itu dulu kita fokuskan,”tambah Kartika.

Sebagai informasi, hingga saat ini Kementerian BUMN masih membahas proses holding di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya perusahaan jasa keuangan yang sudah termasuk perusahaan terbuka (Tbk) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna menyampaikan rencana holding BUMN jasa keuangan kepada pemegang saham.

Tercatat beberapa perusahaan yang akan di holding dalam holding keuangan meliputi empat bank Himbara, BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri serta PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PMN), PT Pegadaian (Persero) dan juga PT Danareksa (Persero).

Nantinya dalam holding tersebut Danareksa akan menjadi pucuk pemimpin perusahaan yang akan membawahi perusahaan BUMN lain. (*)