Jakarta – UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia saat ini tengah lesu akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan beberapa program untuk membantu UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan pihaknya terus melakukan pendampingan pada pelaku UMKM. Ia menginginkan UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang menginginkan layanan cepat dan aman.
“Dengan perubahan perilaku konsumen baru dan daya beli masyarakat turun, kebutuhan pokok jadi prioritas. Kita dorong mereka ke pasar yang sedang naik,” ujar Teten melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin, 26 Oktober 2020.
Kemudian, ia menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan program relaksasi pinjaman dan hibah modal kerja pada pelaku UMKM. Selain itu, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk menyerap produk-produk UMKM yang sedang lesu di pasaran.
“Kita berikan program relaksasi pinjaman selama 6 bulan dengan cicilan bunga yang di subsidi. Untuk segmen mikro, kita berikan hibah modal kerja untuk 12 juta pelaku mikro. Dari sisi demand, kami punya program 40% belanja kementerian dan lembaga yang difokuskan untuk menyerap produk UMKM,” jelasnya.
Kemudian, Teten meminta agar pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan situasi pandemi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ia meminta setiap pelaku usaha untuk menerapkan standar protokol kesehatan ketat sehingga kegiatan perekonomian dapat segera pulih.
“Tahun ini, kita pasti bisa survive dan mudah-mudahan tahun depan bisa kembali tumbuh. Semakin cepat kita menangani Covid, semakin cepat kita bisa tumbuh,” ucapnya. (*) Evan Yulian Philaret
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More