Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di KPK.
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan adanya sejumlah perusahaan dan konsultan pajak terkait kasus dari eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, terdapat enam perusahaan dan satu konsultan pajak Rafael Alun yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak (WP) tersebut.
“Surat pemeriksaan sudah kita terbitkan terhadap enam perusahaan plus satu konsultan pajak yang di duga terkait dengan saudara RAT (Rafael Alun Trisambodo),” ujar Suryo dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Penanganan Pegawai, dikutip Kamis, 9 Maret 2023.
Suryo pun menyebutkan inisial dari nama perusahaan dan konsultan pajak tersebut, antara lain GTA, SKP, PHA, CC, BDA, RR, dan SCR. Pemeriksaan terhadap perusahaan dan konsultan pajak tersebut merupakan tindak lanjut dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Terdapat potensi pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut, oleh karena itu kita terbitkan produk hukum sesuai ketentuan, kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga pernah melakukan tindakan serupa terkait eks Direktur DJP Angin Prayitno (DJP), dimana ada tiga perusahaan dilakukan pemeriksaan yang telah selesai dan terbit ketetapan pajak.
“Ada yang bayar ada yang melakukan upaya hukum keberatan. Kedepan, kami juga akan melakukan penindakan perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh siapapun dalam hal ini yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tindak pidana,” tegasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More