Gedung BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, tingginya beban utang yang dialami BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan (faskes) lebih disebabkan oleh pemberian jaminan yang bukan merupakan bagian pelayanan dasar kesehatan.
Oleh karena itu, Agus mengimbau BPJS Kesehatan untuk lebih selektif memberikan jaminan terhadap beberapa layanan kesehatan yang memiliki fasilitas yang fantastis
“Memang yang jadi persoalan utama di BPJS Kesehatan itu kan soal utang dengan faskes dan sebagainya. Ada beberapa layanan kesehatan di luar standar tapi lalu dimanfaatkan, kita sering bahas soal fisioterapi, soal bersalin, soal katarak dan sebagainya,” ujar Agus dalam virtual conference yang digelar BPJS Kesehatan, Rabu 16 Desember 2020.
Menurutnya, jaminan kesehatan harus diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan bukan untuk memberikan fasilitas yang mewah terhadap beberapa pelayanan kesehatan.
Dirinya juga mencotontohkan salahsatu layanan yang mungkin menimbulkan banyak biaya ialah adanya operasi caesar. Menurutunya, bila operasi caesar atas permintaan pasien harus diteliti lebih dalam penyebabnya, karena operasi caesar bisa selayaknya seperti operasi kosmetik.
“Karena itu kalau di asuransi swasta itu tidak masuk juga, ada tapi preminya bertambah,” tukasnya.
Sebagai informasi saja, pada pertengahan tahun 2020 BPJS tercatat memiliki utang klaim jatuh tempo ke rumah sakit mencapai Rp4,4 triliun. Namun pembayaran utang tersebut tetalangi setelah adanya skema PBI atau Pemberian Bantuan Iuran dari pemerintah kepada BPJS. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More
Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More
Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More
Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More
Poin Penting Pemerintah gelontorkan insentif Ramadan–Lebaran Rp12,8 triliun untuk jaga daya beli dan dorong konsumsi.… Read More