Moneter dan Fiskal

Ini Langkah Pemerintah Tekan Defisit APBN Dibawah 3%

Jakarta – APBN memiliki peran sebagai shock absorber untuk memastikan inflasi terkendali, serta memastikan harga-harga terutama administered price dan harga energi, daya beli masyarakat, dan momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga.

Oleh karena itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga keberlangsungan kesehatannya melalui konsolidasi dan reformasi fiskal, sehingga diharapkan pada tahun 2023 APBN bisa mencapai defisit di bawah 3%.

“Berarti APBN harus memberi alokasi subsidi dan kompensasi yang lebih tinggi. Ada peningkatan belanja perlindungan sosial dan subsidi kepada masyarakat. Supaya masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan bisa terjaga daya belinya. Kita pantau terus dan kita jaga supaya terlaksana dengan baik,” ucap Suahasil dalam sebuah webinar di Jakarta, 2 Agustus 2022.

Ia juga menjelaskan bahwa realisasi APBN di semester I-2022 mengalami pertumbuhan pendapatan negara mencapai 48,5%, pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh peningkatan belanja negara yang sebesar 6,3%. Namun, dalam hal ini pemerintah harus tetap berhati-hati terhadap beberapa sektor.

“Tumbuhnya sangat tinggi. Namun, kita harus berjaga-jaga karena seperti  dalam 2-3 bulan terakhir, dia bisa turun dengan sangat tajam, bisa naik lagi dengan sangat tajam. Ini membuat perencanaan kita harus sangat hati-hati dalam konteks pajak, kepabeanan cukai, dan juga PNBP kita,” tambah Suahasil.

Di sisi lain, dengan melihat kondisi ekonomi dunia yang masih terguncang, seperti halnya Amerika dan Eropa yang masih meningkatkan suku bunganya. Pemerintah harus bersiap-siap dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru pasca pandemi dengan cara memanfaatkan titik-titik opportunity di masa mendatang.

Baca juga : Realisasi Pendapatan APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp675,57 Triliun

“Pola hidup new normal, ini adalah potensi kita. Peta perdagangan dan investasi yang baru. Kesadaran atas ekonomi hijau. Ini adalah ruang untuk pertumbuhan masa depan, juga mengenai energi dan ketahanan pangan,” imbuhnya.

Suahasil juga menegaskan, nantinya pemerintah akan terus bersinergi dengan badan pengelola fiskal terkait dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, tantangan dan resiko global di masa mendatang. (*) Khoirifa

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

2 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

3 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

6 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

6 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

7 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

7 hours ago