Agus DW. Martowardojo; Ekonomi terus melemah. (Foto: Dok. Infobank).
Rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi kebijakan guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi. Ria Martati.
Jakarta– Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta para Gubernur seluruh Pulau Kalimantan, PLN, SKK Migas yang digelar di Balikpapan, Selasa 11 Agustus 2015 menghasilkan 5 kesepakatan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengatakan kesepakatan pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional, termasuk di Kalimantan untuk mendukung proses hilirisasi berbasis sumber daya alam.
Kedua, konsistensi dukungan dari pemerintah daerah dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pengadaan kelistrikan, antara lain dalam bentuk tata ruang wilayah, alternatif penggunaan tanah milik pemda atau BUMD, termasuk dukungan dalam persetujuan prinsip untuk pelaksanan proyek dan persetujuan kelayakan lingkungan hidup proyek/ AMDAL.
Ketiga, komitmen pemerintah daerah dan dinas terkait dalam penyederhanaan proses perizinan antara lain melalui PTSP untuk perbaikan iklim investasi.
“Keempat, memastikan pelaksanaan program listrik 35.000 MW sesuai rencana dengan jadwal kontrak yang ketat,” kata Agus dalam Konferensi Pers di Balikpapan, Selasa 11 Agustus 2015.
Kesepakatan terakhir adalah mendorong partisipasi aktif daerah dalam merespons berbagai insentif yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat agar infrastruktur energi di daerah dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More