Ini Hasil Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di AS

Jakarta – Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) 2022, di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan terakhir di bawah Kepresidenan G20 Indonesia ini, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata.

Presidensi G20 Indonesia terus berupaya untuk menjaga semangat dan efektivitas G20. Pada pertemuan penutup Jalur Keuangan, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan aksi konkret dan berdampak yang dituangkan dalam simpulan FMCBG G20. Pertemuan ini dihadiri oleh 371 delegasi, di mana 304 orang hadir secara langsung dan 67 orang hadir secara virtual.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) membahas enam agenda, yaitu, Ekonomi Global, Arsitektur Keuangan Internasional, Peraturan Sektor Keuangan, Investasi Infrastruktur, Keuangan Berkelanjutan dan Perpajakan Berkelanjutan.

“Pertemuan kita hari ini sangat penting bagi kredibilitas G20. Di sini kami memiliki kesempatan untuk memenuhi komitmen lain yang kami buat pada bulan Februari, serta untuk memberikan tindakan yang lebih mendesak pada masalah yang muncul sejak saat itu,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, Jumat, 14 Oktober 2022.

Berikut hasil pertemuannya. Pertama, pada ekonomi global, pihaknya sepakat memperkuat tindakan terkoordinasi dan harmonis pada isu-isu yang sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi global, termasuk ketahanan pangan dan energi.

Kedua, memperkuat arsitektur keuangan internasional dalam komitmen untuk memastikan ketahanan keuangan jangka panjang. Termasuk berkomitmen pada jaring pengaman keuangan global (GFSN), alokasi Hak Penarikan Khusus (SDR) untuk mendukung yang paling rentan dan untuk memperkuat kerangka kecukupan modal Bank Pembangunan Multilateral dan memastikan penerapan Kerangka Kerja Umum tentang Perlakuan Utang di luar DSSI.

“Ketiga, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk kemajuan yang signifikan dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Kami bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. Termasuk pengawasan dan regulasi stablecoin global, aktivitas dan pasar asset kripto,” ujar Menkeu.

Keempat, Investasi Infrastruktur, dalam mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara-negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau.

Kelima, pihaknya menegaskan kembali komitmen untuk memajukan agenda Keuangan Berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau guna mencapai target bebas karbon. Dalam menangani prioritas yang diidentifikasi dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, telah mengembangkan kerangka keuangan transisi untuk mengenali kegiatan transisi iklim, termasuk transisi energi, dan cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan keuangan berkelanjutan.

“Terakhir, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk implementasi paket pajak Internasional sambil menantikan implementasi penuh dari Deklarasi Bali Inisiatif Asia tentang Perpajakan Internasional,” ujarnya.

Terlepas dari berbagai tantangan, Presidensi G20 Indonesia kembali menegaskan bahwa G20 telah terbukti menjadi forum utama untuk kerja sama internasional yang terus berhasil mengatasi krisis yang ada dan melanjutkan usaha untuk mengantisipasi krisis lebih lanjut. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia telah mempertahankan integritas G20 dengan menghasilkan tindakan nyata dalam mendukung ekonomi dunia untuk dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat (Recover Together, Recover Stronger). (*) Irawati