Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi mengungkapkan sejumlah kriteria calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Sebenarnya kriteria umum yang dimiliki KIB, pertama adalah integritas. Kedua, memiliki kapabilitas atau kemampuan,” ujar pria yang akrab disapa Awiek, 16 November 2022.
Kemudian syarat ketiga adalah, memiliki komitmen keumatan atau kerakyatan. “Karena itu nanti kebijakan yang dihasilkan tentu po rakyat,” kata Awiek.
KIB sendiri telah memiliki visi dan misi Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Gagasan ini muncul lebih awal sebelum KIB mengumumkan siapa Calon Presiden mereka.
“Selanjutnya adalah pengalaman, pengalaman memimpin, tentu bukan pengalaman sebagai Presiden. Pengalaman memimpin bisa partai, berorganisasi, birokrasi, kepala daerah, pemerintahan atau menteri,“ jelas Awiek.
Tidak bisa dipungkiri, tingkat elektabilitas calon juga sangat penting. Untuk itu, pembicaraan demi pembicaraan di KIB masih terus dilakukan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, telah dibentuk tim kecil di KIB. “Kita masih terus ada pertemuan kecil dan terbatas, ada semacam tim kecil yang membahas soal apa saja yang akan dilakukan atau agenda yang bakal dilakukan KIB dalam waktu ke depan,” ucapnya.
Ia menambahkan, mengenai kapan akan diumumkan, sesuai arahan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, ada waktunya. “Ini kan masih dinamis perkembangan terus akan didiskusikan. Seperti yang sudah disampaikan tiga ketum termasuk Pak Airlangga, ada momentum nya nanti akan disampaikan,” tandasnya.
Sementara itu, CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, KIB sudah ada kemajuan dengan penajaman pada visi-misi Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) dan pembahasan kriteria calon presiden yang bakal diusung, kendati KIB belum juga mengumumkan nama kandidat.
“Tapi saya melihat KIB sudah ada kemajuan, sudah bahas soal kriteria capres, visi misi kecapresan meskipun KIB belum ada kandidasi nama capres-cawapres yang diusung,” terang Pangi.
KIB juga dinilai mempunyai kemajuan dengan keberadaan visi-misi PATEN dan sudah mengantongi tiket dengan lolos ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
“Minimal KIB sudah punya boording pass. Sudah ada visi dan misi termasuk kriteria capres-cawapres, ketika sudah mengumumkan teman koalisinya,” tegasnya.
Analis politik itu juga menduga koalisi yang terdiri atas Golkar, PAN, dan PPP belum percaya diri untuk mendeklarasikan nama capres karena masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Saya membaca ada gelagat Golkar dan KIB masih belum percaya diri untuk mengumumkan capres-cawapresnya. Boleh jadi masih menunggu arahan dan petunjuk dari Pak Jokowi,” ungkapnya.
Pangi juga mengemukakan analisis terkait lamanya penentuan nama capres di KIB. Ia menduga KIB belajar dari dampak yang muncul usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres.
“Golkar mungkin belajar dari kasus Nasdem, Jokowi langsung mengambil sikap menjauh seperti yang hari ini dialami Nasdem. Bertepuk sebelah tangan, Nasdem dan SP (Surya Paloh) masih merasa dekat dan merasa tidak ada masalah dengan Jokowi. Namun faktanya Jokowi terkesan menjauh, bahkan tidak memberikan rekaman pidato ucapan HUT Nasdem ketika beliau lagi di luar negeri yakni Kamboja,” pungkasnya. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More