Ini Cara Pemerintah Tingkatkan Daya Saing SDM di Global

Jakarta – Selama 4 (empat) tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pihaknya terus mendorong kebijakan supply side yang menitikberatkan pada peningkatan sektor penawaran. Dalam menciptakan penawaran terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan biaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, di 2019 ini pemerintah akan memperbaiki supply side dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), di mana sebelumnya pemerintah lebih condong fokus untuk pembangunan infrastruktur saja. Namun, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama pemerintah di tahun politik ini.

“Di 2019 kita akan lengkapi supply side. Kalau tadinya kita fokus betul pada infrastruktur, di 2019 kita akan fokus juga ke peningkatan kualitas manusianya. Terutama yang namanya pendidikan dan pelatihan vokasi,” ujar Darmin di Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurutnya, dengan meningkatkan kualitas SDM, nantinya diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kualitas SDM yang memumpuni akan mampu meningkatkan daya saing manusia itu sendiri di global. Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 58 persen orang pekerja di Indonesia pendidikannya paling tinggi adalah SMP.

“Sebanyak 58 persen orang yang bekerja di Indonesia itu pendidikannya paling tinggi SMP, itu  tidak memadai apalagi untuk daya saing. Oleh karena itu kita harus ambil jalan pintas dengan kembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi seperti apa strukturnya nanti,” ucap Darmin.

Di sisi lain, pemerintah sendiri terus mendorong kualitas SDM dalam negeri melalui program vokasi, yang merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang nantinya diharapkan dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.

“Kenapa pendidikan dan pelatihan vokasi itu penting? Karena kita gak punya waktu lagi untuk membenahi ini dari sistem pendidikan. Secara keseluruhan kita harus lebih sistematis dalam soal ini, sehingga kita akan kembangkan,” paparnya.

Terkait dengan program vokasi ini, pihaknya akan mulai fokus kepada pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang harus reform secara besar-besaran mulai dari kurikulumnya, pengajarnya, peralatannya, dan ada keterlibatan industri di dalamnya. Di sini, para SMK akan mengikuti magang yang lebih fokus pada bidangnya, sehingga tidak keluar dari sektornya.

“Dalam bentuk program magang, selain SMK tentu akan ada perguruan tinggi atau politeknik tapi ada juga yang levelnya lebih bawah yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) dan ini semua rancangannya sudah tuntas. Mudah-mudahan dalam satu dua minggu ini roadmap dari pelatihan dan pendidikan vokasi itu sudah diresmikan ke publik,” tutupnya. (*)