Ilustrasi: Pembangunan insfrastruktur di Tanah Air/istimewa
Jakarta – Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pembangunan nasional yang terus dijalankan oleh pemerintah.
Jokowi menilai, hingga saat ini kondisi infrastruktur nasional masih dalam kondisi buruk. Hal itulah yang menjadi landasan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur secara merata walau kondisi daya beli masyarakat masih rendah.
“Kenapa kita masih fokus dan konsen terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, karena ini dibutuhkan untuk ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur masih jauh dari ideal bahkan dikatakan buruk,” ungkap Jokowi pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.
Jokowi menambahkan, kondisi pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Dirinya menyebut, stock infrastructure di Indonesia masih sebesar 38 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Ini studi dari World Bank dan Global McKinsey. Dibanding negara lain di dunia yang stock infrastructure rata-rata sebesar 70 persen PDB, stock infrastructure Indonesia termasuk rendah hanya 38 persen dari PDB,Sehingga kenapa kita konsen, kita fokus ke pembangunan infrastruktur. ” ungkap Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga terus fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Jokowi mengatakan, pihaknya ingin perekonomian nasional tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja namun menyeluruh hingga ke pelosok.
“Betapa infrastuktur kita terutama di Indonesia bagian timur itu buruk sekali. Infrastuktur buruk seperti ini, tidak hanya satu dua tiga lokasi, masih terjadi di banyak lokasi. Dan transpapua terus kita bangun, memang beberapa belum diaspal, baru mau diaspal. Namun Saya kira sekarang sudah 40% diaspal,” tukas Jokowi.
Selain itu, untuk mengantisipasi daya beli masyarakat yang masih melemah, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka daya beli masyarakat dengan terus menstabilkan ketersediaan pasokan bahan pokok masyarakat.
“Kedua, berkaitan penguatan daya beli masyarakat ini tetap perlu dilakukan dengan menjaga laju investasi yang tinggi, stabilitas, inflasi rendah, serta ketersediaan pasokan di seluruh tanah air,” tukas Jokowi. (*)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More