Ini Akal-akalan Perumnas Agar Konsumen Lolos BI Checking

Jakarta – Aspek pembiayaan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Perum Perumnas dalam membantu pemerintah memangkas angka backlog perumahan. Setiap tahun, lebih dari 40% konsumen calon pembeli proyek Perumnas Tak Lolos BI Checking, sehingga pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak bank.

Untuk menyiasati hal tersebut, Perumnas melakukan terobosan dengan program marketing bulksales. Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan, lewat program ini pihaknya menggandeng bank BUMN dan berbagai instansi. Sebut saja Bank Mandiri, BNI, dan BTN, Kementerian Koperasi dan UKM, BPK, Universitas Jendral Sudirman, dan Universitas Negeri Semarang.

“Setiap tahun ada 46% calon pembeli kami yang KPRnya ditolak. Itu sudah pesan ke kami tapi gagal. Padahal rumah sudah dibikin. Jadi kami bekerjasama dengan bank-bank yang menangangi payroll instansi-instansi calon pembeli. Ada juga beberapa instansi yang meminta kami sediakan hunian untuk karyawan mereka,” ujar Bambang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

Sementara itu, ditempat yang sama, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Anna Kunti Pratiwi menambahkan, bahwa untuk tahun ini yang KPRnya ditolak mungkin berada pada kisaran 38%-43%. Menurutnya, penolakan pengajuan KPR tersebut biasanya dikarenakan masyarakat sudah memiliki cicilan lain, atau riwayat kreditnya yang kurang bagus.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Perumnas adalah soal proses perijinan yang masih lama, terbatasnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan keterbatasan modal Perumnas.

“Perijinan masih lama proses. Untuk FLPP kadang baru bulan Agustus kuota-nya sudah habis. Sedangkan untuk permodalan, kita memang terbatas. Maka kita menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk IIDA Group dari Jepang untuk antisipasi keterbatasan modal,” lanjut Bambang.

Sebagai informasi, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, angka backlog perumahan mencapai 13,6 juta unit. Dan 62% dari angka backlog tersebut berada di Jabodetabek. (*) Ari Astriawan