Moneter dan Fiskal

Ini 5 Dampak Ngeri Perang Iran-Israel bagi Ekonomi RI, Simak!

Jakarta – Memanasnya ketegangan geopolitik antara Iran-Israel memicu sejumlah kekhawatiran yang bisa berdampak bagi perekonomian di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa serangan Iran ke Israel memiliki lima dampak yang serius ke ekonomi Indonesia.

Pertama, dapat memicu lonjakan harga minyak mentah ke USD85,6 per barel atau meningkat 4,4 persen secara tahunan (yoy). Sebagai negara penghasil minyak ke tujuh terbesar di dunia, produksi dan distribusi minyak Iran bisa terpengaruh.

Harga minyak yang melonjak berimbas ke pelebaran subsidi energi hingga pelemahan kurs rupiah lebih dalam. Tentu, ini juga akan berdapak pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dalam mempelebar alokasi anggaran untuk belanja subsidi energi.

Baca juga: Iran-Israel Memanas, Begini Dampaknya ke Pasar Modal Indonesia

“Bagi APBN artinya ada kemungkinan penambahan belanja subsidi energi tahun ini atau dikhawatirkan BBM subsidi akan disesuaikan harga dan kuota nya,” jelas Bhima saat dihubungi Infobanknews, Rabu, 17 April 2024.

Sementara, dari sisi penerimaan negara belum tentu naiknya harga minyak menguntungkan APBN. Pasalnya, berbagai komoditas lain seperti batu bara harganya justru anjlok.

Kedua, keluarnya aliran investasi asing dari emerging market atau negara berkembang, karena meningkatnya risiko geopolitik. Untuk itu, investor akan mencari aset yang aman.

“Investor juga mencari aset yang aman baik emas dan dolar AS, sehingga rupiah bisa saja melemah hingga Rp17.000 per dolar,” katanya.

Ketiga, kinerja ekspor Indonesia ke Timur Tengah, Afrika dan Eropa akan terganggu. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat di kisaran 4,6-4,8 persen tahun ini.

Keempat, efek perang Iran-Israel menimbulkan dorongan inflasi karena naiknya harga energi sehingga tekanan daya beli masyarakat bisa semakin besar. Rantai pasok global yang terganggu perang membuat produsen harus cari bahan baku dari tempat lain, tentu biaya produksi yang naik akan diteruskan ke konsumen.

Kelima, kebijakan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama atau higher for longer, bahkan ada risiko suku bunga naik.

Baca juga: Imbas Perang Iran-Israel, Pemerintah Bakal Evaluasi Anggaran Subsidi Energi

“Bagi masyarakat yang mau membeli kendaraan bermotor hingga rumah lewat skema kredit siap-siap bunganya akan lebih mahal,” tambahnya.

Bhima mengatakan pemerintah harus segera menyusun langkah mitigasi bagi APBN untuk menjadi shock absorber dari dampak perang Iran dan Israel. Yang mana, dibutuhkan perubahan untuk menambah alokasi berbagai belanja termasuk belanja perlindungan sosial.

“Kemudian perlu adanya tambahan belanja untuk mempercepat pengurangan konsumsi BBM dan listrik dari komoditas fosil ke energi terbarukan. APBN harus bergerak cepat,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

4 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

4 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

7 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

8 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

8 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

8 hours ago