Ilustrasi: Kantor Pefindo/istimewa
Jakarta – PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mencatatkan total penerbitan surat utang nasional mencapai Rp130,81 triliun sepanjang 2023. Rinciannya, PEFINDO menerbitkan Rp100,68 triliun, sedangkan lembaga pemeringkatan lainnya Rp30,13 triliun.
Danan Dito, Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan PEFINDO mengungkapkan total penerbitan surat utang nasional tersebut terdiri dari sektor BUMN yang menerbitkan sebanyak Rp26,22 triliun dan non BUMN sebanyak Rp104,59 triliun.
Baca juga: Pefindo Proyeksikan Penerbitan Surat Utang Korporasi Rp155,46 T di 2024, Ini Pendorongnya
“Sektor multifinance, pulp & paper dan perbankan adalah tiga sektor terbesar dalam penerbitan surat utang nasional pada 2023,” kata Danan, dalam press conference PEFINDO secara virtual, Selasa, 13 Februari 2024.
Lebih lanjut, Danan merincikan, secara keseluruhan sektor multifinance yang hanya terdiri dari penerbitan non BUMN mendominasi penerbitan surat utang nasional dengan mencatat total penerbitan sebesar Rp32,77 triliun, di mana jumlah penerbitan itu ditopang oleh bond dan sukuk.
Baca juga: BI Terbitkan SRBI, Ini Dampaknya Terhadap Pasar Surat Utang Jangka Pendek
Sama halnya dengan sektor pulp & paper yang hanya terdiri dari penerbitan non BUMN sebanyak Rp21,07 triliun, di mana jumlah penerbitan ditopang oleh bond Rp16,62 triliun, Medium Term Notes (MTN) Rp268,66 miliar dan sukuk Rp4,18 triliun.
Adapun, di sektor perbankan penerbitan surat utang nasional mayoritas diterbitkan oleh BUMN sebanyak Rp12,44 triliun yang terdiri dari instrumen bond, sekuritisasi, dan MTN. Sementara, penerbitan non BUMN sebanyak Rp500 miliar melalui bond dan Rp200 miliar melalui sukuk. (*) Ayu Utami
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More