Poin Penting
Jakarta – Surat utang atau obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup digemari para investor Indonesia. Selain tergolong low risk atau berisiko rendah, obligasi juga dipandang memberikan imbal hasil (yield) yang cukup menarik.
Namun begitu, Senior Investment Strategist Bank DBS, Daryl Ho memberikan pesan khusus bagi para investor lokal Indonesia yang ingin berinvestasi ke obligasi domestik saat ini.
Daryl menyatakan, sebagai pasar negara berkembang, pasar obligasi Indonesia dinilainya tidak terlalu menjadi favorit untuk jangka panjang. Pihaknya bahkan mengkategorikan pasar obligasi Indonesia ke dalam kategori underweight emerging market.
Baca juga: SMI Tawarkan Obligasi Ritel Infrastruktur Rp300 Miliar, Segini Kuponnya
“Saya pikir ini adalah dinamika yang bukan hanya menimpa Indonesia, tetapi juga banyak pasar obligasi negara berkembang lainnya saat ini,” ujar Daryl dalam acara media briefing DBS Chief Investment Officer (CIO) Insights yang diadakan secara virtual, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, hal ini terjadi karena mulai naiknya imbal hasil obligasi dalam US dolar yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Ia mengatakan, yield obligasi US dolar yang sebelumnya hanya berkisar 2 sampai 3 persen, berbanding cukup jauh dengan yield obligasi Indonesia yang sebesar 6,5 sampai 7 persen.
Tetapi, dengan obligasi US dolar yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi sekitar 4,3 persen, menjadikan yield obligasi negara berkembang seperti Indonesia kurang menarik.
“Jadi, antara 4,3 (AS) dan 6,5 persen pada yield obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia, menjadikan yield obligasi Indonesia kurang menarik lagi. Berbeda dengan masa lalu, AS adalah salah satu pasar obligasi dengan yield tertinggi di dunia,” jelas Daryl.
Kondisi itu juga diperburuk dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap US dolar dalam 10 tahun terakhir, di mana rata-rata depresiasi mencapai 2,5 persen setiap tahunnya.
Lebih jauh, Daryl juga mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk lebih waspada dalam mengambil kebijakan spending yang terlalu agresif. Ini dikarenakan, pasar negara berkembang lebih sensitif terhadap keberlangsungan anggaran (budget sustainability).
Baca juga: Penerbitan Obligasi Korporasi Melonjak 89,87 Persen, Tembus Rp284,3 T Sepanjang 2025
Ia katakan, spending lebih banyak berarti pemerintah suatu negara perlu menarik pinjaman atau berutang lebih banyak. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa menyebabkan semakin melebarnya defisit anggaran pemerintah. Yang pada akhirnya, semakin memicu sentimen negatif dari para investor global.
“Tidak seperti AS, yang bisa mencetak mata uang paling berpengaruh mereka, sayangnya, mata uang Indonesia bukanlah yang dominan di dunia. Jadi, kita harus berhati-hati dalam kebijakan spending,” tandasnya. (*) Steven Widjaja
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More
Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More
Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More