Poin Penting
Jakarta – Surat utang atau obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup digemari para investor Indonesia. Selain tergolong low risk atau berisiko rendah, obligasi juga dipandang memberikan imbal hasil (yield) yang cukup menarik.
Namun begitu, Senior Investment Strategist Bank DBS, Daryl Ho memberikan pesan khusus bagi para investor lokal Indonesia yang ingin berinvestasi ke obligasi domestik saat ini.
Daryl menyatakan, sebagai pasar negara berkembang, pasar obligasi Indonesia dinilainya tidak terlalu menjadi favorit untuk jangka panjang. Pihaknya bahkan mengkategorikan pasar obligasi Indonesia ke dalam kategori underweight emerging market.
Baca juga: SMI Tawarkan Obligasi Ritel Infrastruktur Rp300 Miliar, Segini Kuponnya
“Saya pikir ini adalah dinamika yang bukan hanya menimpa Indonesia, tetapi juga banyak pasar obligasi negara berkembang lainnya saat ini,” ujar Daryl dalam acara media briefing DBS Chief Investment Officer (CIO) Insights yang diadakan secara virtual, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, hal ini terjadi karena mulai naiknya imbal hasil obligasi dalam US dolar yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Ia mengatakan, yield obligasi US dolar yang sebelumnya hanya berkisar 2 sampai 3 persen, berbanding cukup jauh dengan yield obligasi Indonesia yang sebesar 6,5 sampai 7 persen.
Tetapi, dengan obligasi US dolar yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi sekitar 4,3 persen, menjadikan yield obligasi negara berkembang seperti Indonesia kurang menarik.
“Jadi, antara 4,3 (AS) dan 6,5 persen pada yield obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia, menjadikan yield obligasi Indonesia kurang menarik lagi. Berbeda dengan masa lalu, AS adalah salah satu pasar obligasi dengan yield tertinggi di dunia,” jelas Daryl.
Kondisi itu juga diperburuk dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap US dolar dalam 10 tahun terakhir, di mana rata-rata depresiasi mencapai 2,5 persen setiap tahunnya.
Lebih jauh, Daryl juga mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk lebih waspada dalam mengambil kebijakan spending yang terlalu agresif. Ini dikarenakan, pasar negara berkembang lebih sensitif terhadap keberlangsungan anggaran (budget sustainability).
Baca juga: Penerbitan Obligasi Korporasi Melonjak 89,87 Persen, Tembus Rp284,3 T Sepanjang 2025
Ia katakan, spending lebih banyak berarti pemerintah suatu negara perlu menarik pinjaman atau berutang lebih banyak. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa menyebabkan semakin melebarnya defisit anggaran pemerintah. Yang pada akhirnya, semakin memicu sentimen negatif dari para investor global.
“Tidak seperti AS, yang bisa mencetak mata uang paling berpengaruh mereka, sayangnya, mata uang Indonesia bukanlah yang dominan di dunia. Jadi, kita harus berhati-hati dalam kebijakan spending,” tandasnya. (*) Steven Widjaja
Poin Penting Bank Mandiri memastikan Livin’ by Mandiri tetap stabil dan beroperasi 24 jam untuk… Read More
Poin Penting Pemerintah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret… Read More
Poin Penting Bank Mandiri memberangkatkan lebih dari 10.000 pemudik gratis menggunakan 215 bus ke berbagai… Read More
Poin Penting Laba bersih ASSA naik 81% menjadi Rp596,6 miliar pada 2025. Pendapatan konsolidasi mencapai… Read More
Poin Penting APLN mencatat penjualan dan pendapatan usaha Rp3,57 triliun pada 2025. Penjualan rumah tinggal… Read More
Poin Penting Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol menggunakan satu kartu e-Toll yang sama saat… Read More