Infrastruktur Tak Bisa Ditunda, Jadi Alasan Pemerintah Berutang

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa kebutuhan pemerintah untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia tidak bisa menunggu. Indonesia perlu mengejar ketertinggalan, dan melindungi dampak pelemahan ekonomi agar tak berdampak langsung ke masyarakat.

“Banyak pengeluaran pemerintah yang memang dibutuhkan dan harus dikeluarkan sekarang dan tidak bisa menunggu. Bahwa pemerintah perlu menjaga belanja supaya efisien itu benar. Anggaran pemerintah dipakai untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Menkeu, seperti dikutip dari laman Kemenkeu, di Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017.

Menurut Menkeu, adanya utang tidak lepas dari kondisi kebutuhan belanja negara yang lebih besar dari penerimaan. “Utang ini bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi ini pilihan. Sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan anggaran,” ucapnya.

Menurutnya, capaian dari kebijakan fiskal dan pengelolaan defisit anggaran yang sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati, profesional dan bijaksana, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang global yang dianut oleh semua negara di dunia yang dapat dilihat manfaatnya berdasarkan data tahun 2015 hingga 2017.

“Jumlah jalan yang kita bangun dari tahun 2015-2016 itu tahun 2015 (sepanjang) 5.229 kilo (meter), tahun 2016, 2.528 kilo, tahun ini 2.571 kilometer untuk jalan raya terbangun. Untuk bandar udara 9 tambahan baru, jalur kereta api 85 kilo (meter) tahun 2015, 114,6 kilo (meter/ tahun 2016) dan 175 kilo (meter / tahun 2017). Jumlah rumah yang dibangun untuk keluarga berpendapatan rendah 99 ribu tahun 2015, tahun 2016, 1.111 dan tahun 2017 ini 123.000 rumah. Jumlah bendungan 29 (tahun 2015), 37 (tahun 2016), 39 (tahun 2017),” jelasnya.

Dari sisi investasi Sumber Daya Manusia, ia memaparkan capaian di bidang pendidikan dan kesehatan berupa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa Bidik Misi dan LPDP, pembangunan ruang sekolah baru serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau kita lihat dari sisi investasi Sumber Daya Manusia, 20 juta anak-anak siswa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sehingga diyakinkan bisa sekolah dan tidak drop out. Beasiswa untuk Bidik Misi, 324 ribu mahasiswa mendapatkanya yang dulu tidak ada, belum LPDP. (LPDP) 16 ribu lebih (mahasiswa) yang sekarang bisa sekolah ke luar negeri atau di sekolah-sekolah universitas terbaik. Ruang kelas baru yang dibangun lebih dari 28 ribu pertahunnya dan dana Bantuan Operasi Sekolah,” ungkapnya.

Di bidang kesehatan, Menkeu menggarisbawahi capaian asuransi kesehatan yang dapat menggratiskan akses kesehatan, imunisasi, penurunan prevalensi kurang gizi (stunting), ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta perlindungan sosial yang meningkat.

“Di bidang kesehatan lebih dari 90 juta (orang) sekarang mendapatkan akses kesehatan tanpa membayar bahkan. Iurannya dibayar oleh APBN. Imunisasi anak-anak bayi kita supaya tidak terkena penyakit, 4 juta (anak). Prevalensi stunting kita turunkan. Presentasi kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas meningkat. Perlindungan sosial PSKS, BLSM 17 triliun, PKH 1,8 triliun, Jamkes 5,6 triliun, BSM 4,6 triliun dan BOS 3.96 triliun di tahun 2012, di tahun 2017 perubahannya banyak,” tutupnya. (*)