Infrastruktur Mangkrak, Jokowi Bakal Pecat Direksi dan Menteri BUMN

Presiden Jokowi bakal pecat direksi dan Menteri BUMN jika proyek pembangunan infrastruktur mangkrak. Rezkiana Nisaputra

Jakarta–Perusahaan BUMN diberi kepercayaan penuh untuk membangun proyek infrastruktur yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah berharap besar kepada perusahaan plat merah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa kendala.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejauh ini pihaknya selalu melakukan pemantaun terhadap progress pembangunan infrastruktur dan tidak segan-segan akan menegur perusahaan BUMN maupun Menterinya yang mengepalai proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Lebih lanjut Jokowi menilai, pembangunan infrastruktur tidak bisa selesai dalam jangka waktu pendek. Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya dapat dilihat dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun mendatang.

“Industrialisasi, hilirisasi dan infrastruktur itu butuh waktu. Kita lihat 3 tahun akan seperti apa, perubahan akan terlihat karena kita fokusnya disitu. Fokus kita selalu di ikuti, di kontrol, dan saya awasi,” ujar Jokowi di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2015.

Oleh sebab itu Presiden Jokowi bakal melakukan pengecekan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Perusahaan BUMN. Apabila mandek, maka pihaknya tidak segan-segan akan menegur para direksi dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Selalu dikontrol, selalu diawasi itu yang membedakan. Jadi kalau ada yang sampaikan ke saya, menteri mau ground breaking, jadi jangan kaget setelah 2 bulan 3 bulan akan saya datengi lagi, kalau progres enggak benar saya tegur,” tukasnya.

Bahkan, Jokowi juga tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan terhadap direksi BUMN dan maupun Menterinya, jika memang proyek pembangunan infrastruktur mangkrak di tengah jalan. Maka dari itu, BUMN harus dapat berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kalau progress enggak pas pasti saya tegur. Bisa karena manajemen di BUMN kurang baik kayak pola lama atau karena menterinya enggak ngejar. Maka itu ya diganti direksinya, kalau Menterinya ya diganti Menterinya. Kalau saya simple begitu,” tegas Jokowi. (*)

@rezki_saputra