Inflasi DKI Jakarta Naik Jadi 0,26% di Februari 2019

Jakarta – Inflasi Jakarta pada Februari 2019 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan Januari 2019. Pada Februari 2019 Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,26 persen (mtm), lebih tinggi dari capaian inflasi Januari 2019 sebesar 0,24 persen (mtm). Menurut Bank Indonesia (BI) kenaikan harga biaya tempat tinggal dan tarif transportasi udara di Ibukota yang cukup signifikan, memberikan tekanan terhadap stabilitas harga secara umum.

Perkembangan ini menyebabkan inflasi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang mencatat deflasi 0,08 persen (mtm) dan rata-rata inflasi Ibukota pada bulan Februari tiga tahun sebelumnya sebesar 0,21 persen (mtm). Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan, inflasi Februari 2019 terutama disumbangkan oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,56 persen (mtm).

“Harga sewa rumah dan kontrak rumah di DKI Jakarta mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, seiring dengan penyesuaian harga tahunan yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2018, yang pada dua bulan pertama tidak mengalami kenaikan harga,” ujar Trisno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019.

Lebih lanjut dirinya mengungnkapkan, di tengah penurunan harga avtur nasional, seiring dengan rendahnya harga minyak dunia, harga tiket pesawat tetap mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan permintaan jasa transportasi pada libur panjang imlek, yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian ke luar kota, juga telah mendorong tarif transportasi meningkat, seperti angkutan udara dan juga kereta api.

Walau demikian, langkah pemerintah menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti pertamax dan pertamina dex, menjadi faktor penahan laju inflasi kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan dari gejolak yang berlebih. Pada Februari 2018 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31 persen (mtm).

Menurutnya, inflasi Februari 2019 tertahan oleh kelompok pengeluaran bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 0,49 persen (mtm). Deflasi terutama disebabkan turunnya harga-harga pangan utama di DKI Jakarta. Harga bawang merah dan cabai merah mengalami penurunan harga yang cukup dalam karena melimpahnya pasokan di pasar-pasar ibukota. Pasokan yang melimpah juga terjadi pada daging ayam ras dan telur ayam ras.

Hal ini mendorong komoditas-komoditas tersebut mengalami penurunan harga. Dibandingkan dengan Januari 2019, perkembangan harga beras pada Februari 2019 lebih terkendali, sehingga tekanan inflasi pada komoditas tersebut menurun. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2018, yang pada 2 bulan pertama komoditas beras mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.

Memerhatikan berbagai perkembangan harga di pasar serta bauran kebijakan pemerintah, inflasi pada Maret 2019 diprakirakan terkendali. Harga beras diprakirakan tetap stabil dengan kecenderungan menurun, seiring dengan mulai masuknya panen raya di beberapa daerah sentra. Pesta demokrasi yang dilaksanakan pada April 2019, diprakirakan tidak serta merta diikuti dengan permintaan masyarakat yang berlebih.

Berbagai kebijakan pemerintah dan perkembangan harga yang ada diperkirakan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2019 sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen. Untuk itu, lanjut dia, penguatan koordinasi BI dan Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD di bidang pangan dan Bulog melalui TPID akan selalu digalakkan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2019.

Berbagai program TPID akan selalu diselaraskan dengan program-program kerja di BI dan masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi, serta instansi terkait lainnya, terutama yang menyangkut ketahanan pangan dan kelancaran distribusi pangan.Koordinasi yang baik juga sangat diperlukan dalam sinkronisasi kebijakan, yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam menjalankan Roadmap Pengendalian Inflasi Jakarta.

“Tercapainya kestabilan inflasi akan mendorong pembangunan ekonomi Jakarta secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)