Industri Perhotelan Terancam PHK Massal Imbas Efisiensi, Ini Respons Kemenkeu

Jakarta – Pemerintah memastikan akan tetap melakukan efisiensi anggaran di 2026. Salah satunya dengan mengurangi rapat yang dilaksanakan di luar kantor. Akibat kebijakan ini, berimbas pada industri perhotelan, bahkan kabarnya bakal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lisbon Sirait menyatakan, efisiensi anggaran melalui rapat di hotel ini memang membuat industri perhotelan tenggelam. Pasalnya, hal ini akan membuat berbagai kegiatan pemerintahan di hotel berkurang. 

“Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu, memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait,” ucap Lisbon dalam media briefing Kebijakan SBM TA 2026, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.

Baca juga: Ribuan Karyawan Di-PHK, Puan Minta Pemerintah Jangan Jadi Penonton

Lisbon melanjutkan, dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditentukan membuat pemerintah harus mengoptimalkan perkembangan teknologi untuk melaksanakan rapat, seperti melalui media daring. Dia memastikan, pemerintah tetap bisa mencapai target-target yang telah ditentukan meski ada pengurangan aktivitas di luar kantor. 

Meski demikian, masalah industri perhotelan yang terancam ini akan diatasi melalui sederet kebijakan atau insentif ekonomi dari pemerintah. 

“Memang kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan dari aktivitas di hotel, tapi itu kebijakan lain, kebijakan di penganggarannya sendiri dan kebijakan yang insentif ekonomi nanti yang akan diterapkan oleh pemerintah,” imbuh Lisbon.

Baca juga: Tak Kena Efisiensi, Anggaran Mobil Dinas Pejabat Eselon I Naik Jadi Rp931,64 Juta

Selanjutnya, Kemenkeu telah menentukan standar biaya berdasarkan harga rata-rata pasar di pasar yang paling efisien, baik itu harga biaya hotel dan besaran biaya uang saku perjalanan dinas. 

Lisbon menilai, dampaknya terhadap ekonomi akibat kebijakan ini juga akan bergantung pada alokasi yang dianggarkan pada masing-masing instansi pemerintahan. 

“Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait. Tapi pemerintah punya kebijakan lain untuk mendorong atau mengurangi dampak itu,” tandasnya. (*)

Editor: Galih Pratama