Categories: Keuangan

Industri Penjaminan Butuh Lembaga Reguarantee

Jakarta–Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) patut menjadi tempat belajar perusahaan-perusahaan penjaminan dari negara-negara lain. Sebab, sebagai perusahaan yang mendukung program atau agenda pemerintah seperti pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kredit usaha rakyat (KUR), Jamkrindo tetap berhasil membukukan profit yang baik.

Padahal, menjamin kredit pengusaha gurem lebih bermuatan public service obligation (PSO) dan perusahaan pelat merah yang menjalankan misi ini jarang sekali yang mampu mencetak untung.

Per semester satu 2015, laba Jamkrindo Rp314,04 miliar atau naik 16,02% dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan positif kinerja keuangan Jamkrindo dan perusahaan-perusahaan penjaminan lain perlu dijaga kelangsungannya agar terus biasa mendukung program pemerintah melalui perannya dalam penjamin kredit kepada pelaku usaha kalangan bawah.

Saat ini, penjaminan telah menjadi industri yang dimainkan 20 perusahaan  yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Selain itu, UU Penjaminan yang akan memayungin industri sudah siap diketok oleh legislatif akhir tahun ini.

Menurut Krisnaraga Syarfuan, Dewan Pengawas Asippindo, supaya industri penjaminan sehat dan suistanable, maka setelah UU Penjaminan disetujui, diperlukan adanya Lembaga Reguaratee.

Krisnaraga mencontoh Jepang yang pada 2009 mendirikan Japan Finance Corporation (JFC), sebagai lembaga reguarantee. “Kita juga memerlukan lembaga reguarantee. Caranya bisa dengan membentuk lembaga baru atau menggunakan lembaga yang sudah ada seperti PT RE Asuransi atau Lembaga Penjaminan Simpanan dengan meng-adjust kegiatannya untuk dapat menerima reguarantee dari perusahaan-perusahaan penjaminan,” ujar Krisnaraga kepada Infobank belum lama ini.

Kemudian, karena perusahaan seperti Jamkrindo juga menjamin kredit komersial yang bukan merupakan program pemerintah, maka pelaksanaan penjaminan kredit yang merupakan bagian dari PSO seperti KUR perlu aturan tersendiri, apalagi menjamin kredit yang tidak feasible. “KUR sebagai program pemerintah harus dibuatkan Perpres karena harus di jalankan berdasarkan PSO dan tidak bisa mengikuti UU Penjaminan, sebab rule of thumb penjaminan kredit adalah layak atau feasible tapi tidak bankable,” pungkas Krisnaraga. (*) Karnoto Mohamad

Paulus Yoga

Recent Posts

ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant

Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More

3 hours ago

Mandiri Sekuritas Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen di 2025

Jakarta - PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil pada kisaran… Read More

13 hours ago

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

13 hours ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

13 hours ago

Insiden Polisi Tembak Polisi, Ini Penjelasan Kapolda Sumbar

Jakarta - Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono menjelaskan kronologis polisi tembak polisi yang melibatkan bawahannya,… Read More

13 hours ago

Wamen ESDM Dukung Adopsi Electrifying Lifestyle di Masyarakat

Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mendukung langkah PLN… Read More

14 hours ago