Jakarta—Chief Executive Officer (CEO) Standard Chartered Bank Indonesia (Standard Chartered) Rino Donosepoetro mengungkapkan, pihaknya akan menggencarkan transaksi digital dengan menerapkan layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI).
“SKN ini merupakan sebuah inovasi perbankan di mana costumer akan dimudahkan dengan pelayanan full digital dalam setiap transaksinya. Dalam hal ini tentu akan lebih meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran,” jelas Rino di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Mitra Phinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Johny Kandano mengungkapkan hal yang sama dan berharap ke depan layanan SKBN tersebut dapat dilaksanakan oleh para nasabahnya.
“Kami tentu telah menyambut baik dengan sistem ini, dengan sistem ini kami dari MPM sendiri dimudahkan untuk menagih pembayaran klien kami tanpa harus kita menjadi nasabah dari bank tertagih. Selain itu kemudahan lain ialah para klien tidak harus ke bank untuk membayar tagihan, karena sudah ia lakukan transaksi melalui digital kami,” jelas Johny.
Johny juga mengungkapkan, pihaknya akan mendorong transaksi digital dengan sistem ini. Ia optimistis pada tahun ini transaksi tunai dapat turun sekitar 5 persen.
“Transaksi di kami memang saat ini masih banyak yang tunai datang ke bank, di Jabodetabek saja kisaran 90 persen. Ya kita harap dapat turun menjadi 85 persen pada Jabodetabek,” ucapnya.
Standard Chartered sendiri telah berkerja sama dengan MPM Finance guna saling mendorong sistem pembayaran kredit serta penagihan para nasabah MPM Finance serta SCBI. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More