Ilustrasi: Negara OECD. (Foto: istimewa)
Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina.
“Saya tegaskan hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini. Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis, dilansir VOA Indonesia, Senin (15/4).
Baca juga : Krisis Kemanusian Kian Parah, Biden Peringatkan Israel Tidak Gempur Rafah
Menurutnya, penegasan tersebut sekaligus menepis kabar yang dilansir surat kabar Israel, Yediot Ahronot, bahwa Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dua pekan lalu sudah menyurati Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Indonesia setuju membuka hubungan resmi dengan Israel agar bisa diterima bergabung dengan OECD.
Israel memang menolak rencana Indonesia masuk OECD karena negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar sejagat ini tidak mau mengakui Israel sampai Palestina merdeka dan berdaulat.
Baca juga : BPS Tegaskan Tak Ada Kurma Israel Masuk RI, Terbanyak dari Tunisia
Iqbal menjelaskan, a proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu cukup lama. Peta jalan akan diadopsi Mei mendatang berisi banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Indonesia.
Menurutnya, waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda bergantung pada kesiapan masing-masing.
Dia menyebutkan beberapa negara memerlukan waktu tiga tahun, sebagian lagi lebih dari lima tahun untuk dapat diterima masuk OECD.
Oleh: Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank TIGA komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri.… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More