Ilustrasi: Negara OECD. (Foto: istimewa)
Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina.
“Saya tegaskan hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini. Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis, dilansir VOA Indonesia, Senin (15/4).
Baca juga : Krisis Kemanusian Kian Parah, Biden Peringatkan Israel Tidak Gempur Rafah
Menurutnya, penegasan tersebut sekaligus menepis kabar yang dilansir surat kabar Israel, Yediot Ahronot, bahwa Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dua pekan lalu sudah menyurati Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Indonesia setuju membuka hubungan resmi dengan Israel agar bisa diterima bergabung dengan OECD.
Israel memang menolak rencana Indonesia masuk OECD karena negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar sejagat ini tidak mau mengakui Israel sampai Palestina merdeka dan berdaulat.
Baca juga : BPS Tegaskan Tak Ada Kurma Israel Masuk RI, Terbanyak dari Tunisia
Iqbal menjelaskan, a proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu cukup lama. Peta jalan akan diadopsi Mei mendatang berisi banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Indonesia.
Menurutnya, waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda bergantung pada kesiapan masing-masing.
Dia menyebutkan beberapa negara memerlukan waktu tiga tahun, sebagian lagi lebih dari lima tahun untuk dapat diterima masuk OECD.
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More