Indonesia Perlu Kebijakan Pro Ekonomi Syariah

Surabaya–Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini dapat menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, yang nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diperlukan sinergi dari berbagai institusi Pusat maupun daerah, termasuk BI sebagai bank sentral. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang mendorong ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Syarat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya kebijakan yang dapat mendorong ekonomi dan keuangan syariah, di tingkat pusat dan daerah,” ujar Perry di Surabaya, Selasa, 27 Oktober 2015.

Untuk itu, koordinasi antar pemerintah dan lembaga di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat penting. Dimana salah satu tantangan yang besar adalah untuk memunculkan awareness pada masyarakat dan mendorong agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi syariah.

“Selain itu, perlunya pengembangan model-model pembiayaan syariah yang dapat diimplementasikan di pasar keuangan,” tukasnya.

Lebih lanjut Perry menilai, sinergi kebijakan dan pengaturan dari sisi makro dan mikro sangat penting dalam mendukung perkembangan pasar keuangan syariah. Selain itu, perlu adanya pengembangan produk pasar keuangan dan peningkatan efisiensi sektor keuangan.

“Akan tetapi seluruhnya harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai,” tutup Perry. (*) Rezkiana Nisaputra