Poin Penting
Jakarta – Indonesia mengalami kekurangan profesi akuntan publik. Sebaran profesi ini juga tidak merata, mayoritas terpusat di Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Indonesia membutuhkan 20.000 sampai 30.000 akuntan baru dalam lima tahun ke depan.
Hal itu mengemuka dalam talk show Welcome to the New Era Terbitnya Para Akuntan sekaligus grand launching Kantor Akuntan Publik Gunawan Ikhwan Abudrahman dan Rekan (GIAR) di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu Erawati yang menjadi salah satu narasumber mengatakan, di beberapa wilayah, khususnya di bagian barat dan timur Indonesia, jumlah akuntan publik bisa dihitung jari. Padahal, jumlah perusahaan di wilayah-wilayah tersebut cukup banyak.
Kemenkeu, lanjutnya, terus berupaya menekan kesenjangan jumlah dan sebaran akuntan publik di Indonesia. PPPK menyebut, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia paling tidak membutuhkan 20.000 sampai 30.000 akuntan publik baru yang profesional.
Baca juga: IAI dan IFAC Tegaskan Peran Strategis Akuntan Jaga Stabilitas Ekonomi
“Profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat diandalkan. Sangat bagus prospektif ke depannya dan pertumbuhannya perlu kita dorong dengan baik,” ujar Erawati.
Salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong lahirnya akuntan publik baru adalah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Beleid itu memuat beberapa perubahan sistem laporan keuangan yang terintegrasi hingga pembentukan Komite Standar Pelaporan Keuangan (KSPK) dan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).
Sementara, Tubagus Manshur, Dewan Pengurus Nasional Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menambahkan, jumlah akuntan publik di Indonesia hanya 1.713 orang. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 280 juta jiwa, porsinya hanya 0,09 persen saja.
Adapun jumlah entitas bisnis di Indonesia diperkirakan lebih dari 5 juta. Artinya, profesi ini sangat menjanjikan.
“Akuntan publik ini kerjanya kebanyakan. Ini profesi yang sangat menjanjikan asal dilakukan dengan penuh integritas,” tegasnya.
Ia menyebut beberapa daerah bahkan hanya mempunyai 1-2 orang akuntan publik. Sebut saja seperti Aceh, Maluku Utara, dan Papua. Dari sisi usia, kebanyakan akuntan publik disebut berusia di atas 50 tahun. Bahkan yang berusia 61-70 tahun tercatat sebanyak 286 orang. Hanya ada 3 orang akuntan publik yang umurnya di bawah 30 tahun.
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kaderisasi generasi muda untuk menjadi akuntan publik sangat mendesak.
Menyikapi kondisi tersebut, Muhammad Mansur, Partner KAP GIAR, mengatakan, ini adalah kesempatan bagus bagi anak-anak muda, lulusan SMA misalnya, untuk memilih karier sebagai akuntan publik. Tapi memang prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu. Itu pula yang bisa jadi menyebabkan adanya kekurangan akuntan publik di Indonesia.
“Kita tahu persis ada gap antara dunia praktik dengan dunia akademis terkait hal ini. Ini yang harus disikapi. Strukturnya menjadi seperti sekarang karena proses kaderisasi akuntan publik itu sendiri. Persyaratan menjadi akuntan publik itu sempat sangat ketat,” ujarnya.
Baca juga: Jaga Kerpercayaan Pasar, Ini Pesan Penting Ketua DPN IAI untuk Akuntan
Mansur melanjutkan, untuk menjadi akuntan publik biasanya harus lulus sarjana akuntasi dulu. Lalu mengambil pendidikan profesi akuntasi. Tapi sekarang ada pilihan. Misalnya sarjana akutansi, kemudian ikut pendidikan profesi akuntan, atau kemudian ikut ujian-ujian profesi.
GIAR sendiri sudah melakukan program kaderisasi yang dinamakan GIAR PETANI (Pemuda, Enterpreuner, Tawakal, Akuntan Amanat, Niat, Ibadah). Program ini digagas untuk merekrut lulusan SMA/SMK untuk dididik menjadi akuntan profesional dalam dua tahapan (dua repelita) selama 10 tahun.
Program PETANI mempunyai tiga pilar utama, mulai dari membangun fondasi kuat, praktik dunia nyata, hingga siap menjadi pemimpin. (*) Ari Astriawan
Poin Penting Saham DADA melonjak 35% di awal 2026, bergerak cepat dari level Rp50 seiring… Read More
Poin Penting Pemprov DKI menunda kenaikan tarif tahun ini atas arahan pemerintah pusat untuk menjaga… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya mengaku tersindir pernyataan Presiden Prabowo soal kinerja pajak dan bea cukai… Read More
Poin Penting Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen… Read More
Poin Penting Maybank Indonesia membidik pertumbuhan kredit di kisaran 9-10 persen, di atas pertumbuhan ekonomi.… Read More
Poin Penting Defisit APBN 2025 melebar mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB, lebih… Read More