Moneter dan Fiskal

Indonesia jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-8 Dunia, Kalahkan Prancis dan Inggris

Jakarta – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mencatat, Indonesia berada posisi ketujuh ekonomi terbesar di dunia. Peringkat tersebut berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP) pada 2024.

Dilihat dari data IMF pada Selasa, 28 Januari 2025, posisi pertama sebagai ekonomi terbesar di dunia ditempati oleh China dengan PDB senilai USD37,07 triliun.

Posisi kedua ada Amerika Serikat dengan PDB sebesar USD 29,17 triliun Kemudian disusul, India yang berada di posisi ketiga dengan PDB sebesar USD17,36 triliun.

Di posisi keempat ada Rusia dengan capaian PDB sebesar USD7,13 triliun. Berikutnya ada Jepang dengan PDB sebesar USD6,77 triliun dan Jerman di posisi keenam dengan PDB sebesar USD6,02 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Stagnan 5 Persen pada 2024

Adapun posisi ketujuh Brazil dengan PDB sebesar USD4,7 triliun. Indonesia sendiri berhasil menempati posisi kedelapan dengan PDB senilai USD4,66 triliun.

Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris. Prancis tercatat di posisi kesembilan dengan PDB sebesar USD4,36 triliun dan Inggris berada di posisi kesepuluh dengan PDB sebesar USD4,28 triliun.

IMF menilai, Indonesia berhasil mencapai posisi kedelapan mencerminkan pertumbuhan yang signifikan di tengah tantangan global.

Proyeksi Ekonomi 2025

Sementara, Bank Indonesia (BI) merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ekonomi RI diperkirakan hanya akan tumbuh di kisaran 4,7–5,5 persen, dari sebelumnya 4,8–5,6 persen.

“BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 mencapai kisaran 4,7–5,5 persen, sedikit lebih rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,8–5,6 persen,” ujar Perry dalam konferensi pers Rabu, 15 Januari 2025.

Perry mengatakan, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan cenderung lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Salah satunya faktornya adalah ekspor yang diperkirakan lebih rendah, sehubungan dengan melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama, kecuali AS.

Baca juga: Bos LPS Beberkan Dampak Positif-Negatif Era Trump 2.0 bagi Ekonomi RI

Perry menyatakan BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh BI dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah.

“Lebih dari itu, BI mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital,” imbuhnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Akselerasi Alih Teknologi di KEK Batang, Ratusan Pekerja Lokal Dikirim Belajar ke China

Poin Penting Tenant PT Ace Medical Products Indonesia di KEK Industropolis Batang mengirim 156 pekerja… Read More

45 mins ago

Komisi III DPR Dorong Class Action usai Kekerasan Debt Collector Berulang

Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More

1 hour ago

Laba BNI Tumbuh 3,45 Persen Jadi Rp1,68 Triliun di Januari 2026

Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More

2 hours ago

IHSG Perkasa di 8.322, CARS dan TKIM jadi Top Gainers

Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More

3 hours ago

5 Strategi Penting Perusahaan Asuransi Syariah Pasca Spin Off

Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More

3 hours ago

Kemenkeu Klaim Kesepakatan Pajak Digital dengan AS Tak Ganggu PPN PSME

Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More

3 hours ago