Indonesia Harus Menumbuhkan IT Culture dan Kesadaran IT Security

Jakarta — Pemerintah telah menunjukkan komitmen IT yang tinggi. Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah ditetapkan pada 2 Oktober 2018 lalu. Perpres SPBE tersebut telah menjadi bukti tingginya komitmen pengelolaan pemerintah berbasis IT, untuk mewujudkan proses kerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Presiden Joko Widodo juga mendorong pelaku bisnis untuk masuk ke era Industri 4.0. Pemerintah RI telah mencanangkan “Making Indonesia 4.0” sebagai roadmap (peta jalan utama) menuju era Industri 4.0 yang sarat dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi IoT (Internet of thing).

Sementara itu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/12), Prof Dr. Laode M. Kamaluddin MSc. MEng., pakar telematikan dan juga Ketua Dewan Juri TOP IT & TELCO 2018 menyampaikan beberapa temuan penting terkait implementasi TI di perusahaan dan instansi pemerintahan. Temuan penting ini diperoleh selama proses presentasi dan wawancara penjurian berlangsung

Selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi TI TELCO, sebaiknya manajemen Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, juga harus membangun IT Culture, agar pemanfaatan Solusi IT TELCO-nya menjadi maksimal. Perhatian terhadap pengembangan IT Culture, saat ini dinilai masih belum maksimal. Semahal dan sehebat apapun fitur aplikasi/solusi bisnis yang dikembangkan, akan menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya jika IT Culture tidak dibangun dengan lebih serius.

IT Security, masih belum menjadi prioritas sebagian peserta. Serangan terhadap keamanan sistem IT harus diwaspadai. Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistem keamanan IT kita masih lemah.

Oleh karena itu, Dewan juri merekomendasikan penggunaan BlockChain dalam pengembangan solusi digital kedepan. Blockchain dirancang agar aman (secure by design) dan merupakan contoh sistem komputasi terdistribusi dengan Byzantine Fault Tolerance (BFT) yang tinggi sebagai smart contacts. Konsensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan blockchain yang membuat teknologi ini cocok untuk merekam peristiwa, catatan medis, catatan transaksi keuangan digital, dan aktivitas pengelolaan record lainnya. Seperti manajemen identitas, pemrosesan transaksi keuangan, dokumentasi barang bukti, pelacakan (tracking system), hingga aplikasi system kepemerintahan seperti pemungutan suara (voting) yang membutuhkan sistem keamanan tinggi.

Teknologi blockchain difungsikan sebagai buku besar publik secara digital untuk semua transaksi yang terjadi dalam jaringan. Blockchain dikelola oleh sebuah jaringan secara kolektif dengan mengikuti protokol tertentu untuk komunikasi antar node dan mengkonfirmasi blok-blok dari pengguna.

Pentingnya singkronisasi dan integrasi aplikasi yang didevelop oleh Pemerintahan Pusat, yang digunakan/ diinput oleh instansi daerah. Ada sekitar 45 aplikasi dari beberapa Kementerian dan Lembaga di pusat, yang harus digunakan dan diinput datanya oleh instansi di daerah. Begitu data sudah ditarik ke pusat, maka ketika Pemda memerlukan data yang sama, mereka harus melakukan input data ulang. Selain menjadi tidak efisien karena harus melakukan input data dua kali, data yang dihasilkan pun seringkali berbeda. Jadi tidak heran, jika data masing-masing instansi di negeri ini, seringkali berbeda. Oleh karena itu perlu ada Goverment Platform untuk aplikasi-aplikasi layanan publik.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius agar Government platform ini dapat berjalan lebih efektif, diantaranya adalah penguatan payung hukum ditingkat pelaksanaan. Lalu ketersediaan sumber daya berupa anggaran, tim, dan infrastruktur. Kemudian strategy to public (atau mengkomunikasikan dan mengedukasi publik sebagai pengguna aplikasi)

Penanggung jawab aplikasi harus disesuaikan dengan Tupoksi OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Seperti yang dijelaskan dalam Perpres SPBE, bahwa Aplikasi ada yang bersifat ‘generik” yang disiapkan oleh pusat untuk daerah, dan ada aplikasi yang disiapkan daerah itu sendiri. Hal harusnya dapat diintegrasikan.
Infrastruktur utk GSI – Government Secured IntraNet. Ini harus disiapkan dan dioperasikan oleh satu OPD aja, tapi dapat dipakai oleh semua OPD.

Adapun acara puncak kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan TOP IT dan TOP TELCO 2018 berlangsung di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018 dengan dihadiri oleh 500 audience. Sejumlah Walikota, Bupati, para CEO serta IT Manager, hadir dalam kegiatan ini untuk menerima penghargaan tersebut.

TOP IT & TELCO 2018 ini diselenggarakan oleh majalah It Works bekerjasama dengan beberapa asosiasi di bidang teknologi-informasi, telekomunikasi dan konsultan TI Independen. Tema yang diangkat adalah Great IT for Great Business & Government. Artinya, dengan membangun Solusi IT & TELCO yang hebat, maka kita akan dapat membangun bisnis dan pemerintahan yang hebat pula, terutama dalam mengadapi era digital yang bersifat disruptive ini.

Untuk mendorong kebehasilan peningkatan implementasi dan pemanfaatan solusi TI TELCO berbasis digital di Indonesia, maka diselenggarakanlah kegiatan penilaian dan penghargaan TOP IT & TELCO 2018 ini.

M. Lutfi Handayani, MM., MBA, selaku Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi majalah It Works menjelaskan bahwa kegiatan TOP IT & TELCO ini dilakukan secara obyektif dan independen, dan bukan sekedar ajang penilaian dan penghargaan semata.

Ia menegaskan bahwa ajang ini juga memberikan masukan kepada para peserta dalam penerapan dan pemanfaatan TI & Telco lewat “Sesi Nilai Tambah”. Sesi ini berupa pendapat, saran, dan masukan dari Dewan Juri kepada Peserta untuk pengembangan solusi IT & TELCO-nya kedepan. Sesi Nilai Tambah diberikan kepada peserta, pada saat mengikuti Wawancara Penjurian.

Lutfi menambahkan, bahwa kegiatan TOP IT & TELCO ini diikuti oleh 200 perusahaan dan instansi terbaik yang direkomendasikan oleh para pakar IT TELCO, lalu terpilih 150 perusahaan finalis. Ada 3 metode penilaian yang dilakukan.

Pertama adalah (1) Kuesioner dan Wawancara Penjurian untuk menilai keberhasilan implementasi dan pemanfaatan solusi TI TELCO-nya. Kedua, Kuesioner dan riset tentang Rekomendasi User IT TELCO untuk penilaian kategori Business Solution, dan ketiga adalah Market Research di enam kota besar yaitu Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, dan Balikpapan untuk mendapatkan index penilaian customer/ masyarakat terhadap produk-produk IT TELCO.

Penghargaan yang diberikan dalam kegiatan ini, terdiri dalam beberapa kategori. Pertama, TOP IT Implementation, yang dibagi dalam beberapa sektor usaha. Kedua, kategori TOP Business Solution yang diberikan kepada principal/vendor global dan lokal, yang penilaiannya dilakukan melalui rekomentasi user IT & TELCO di Indonesia. Solusi Bisnis yang paling banyak direkomendasikan oleh perusahaan/user, ditetapkan sebagai Business Solution yang terbaik, sehingga mendapatkan penghargaan TOP IT Business Solution 2018.

Ketiga, TOP IT & TELCO Hardware yang penilaiannya dilakukan melalui market research, khusus utk produk hardware dan telco. Peserta berkesempatan untuk mendapatkan hasil analisis market research setebal 120 halaman.

Keempat, kategori khusus di mana Dewan Juri memberikan penghargaan atas inovasi-inovasi tertentu, yang layak diapresiasi. Sedangkan kelima, adalah kategori TOP Digital Transformation Readiness, yakni indeks kesiapan perusahaan dan instansi pemerintahan dalam melakukan tranformasi digital. (*)