Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Ibrahim)
Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan mengatakan Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan independen, meski telah resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS atau kelompok negara-negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Luhut menjelaskan sehingga Indonesia tidak harus berpihak kepada satu negara maupun kubu tertentu, seperti China maupun Amerika Serikat (AS).
“Kita negara berdaulat besar. Indonesia terlau besar untuk berpihak ke satu negara, ya maskud saya waktu itu China dan AS. Kita ndak perlu. Apalagi sekarang ini dengan presiden seperti Pak Prabowo nggak perlu. Kita perlu merdeka, kita perlu independen,” kata Luhut dalam Konferensi Pers, Kamis 9 Januari 2025.
Baca juga: Menko Airlangga Sebut Gabungnya RI ke BRICS Bisa Buka Peluang Investasi
Baca juga: Resmi Masuk ‘Geng’ BRICS, Indonesia Dinilai Perlu Waspadai Hal ini
Luhut menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS akan memberikan keuntungan, yakni dapat memperluas akses pasar Indonesia.
Selain itu, saat ini pihaknya juga mencermati masalah-masalah yang terdapat di negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia seperti AS dan China yang masih bergejolak.
Baca juga: Indonesia Resmi Masuk ‘Geng’ BRICS, Ini Dia Keuntungan dan Kerugiannya
Baca juga: World Bank Kritik Pajak RI, Luhut Jelaskan Alasan Hadirnya Core Tax
“Apa keuntungan kita dengan BRICS? market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau tidak hati-hati persolaan yang ada Tiongkok, persoalan di Eropa, di mana gas dari Rusia distop mereka itu akan terjadi nanti masalah krisis enegi di Eropa dan dia turunkan ke China,” pungkas Luhut.
“Dan China masalah ekonominya sekarang lagi kurang baik dan AS uncertainty tinggi karena tarif belum jelas berapa mau dinaikan oleh Presiden Trump,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More